Berita

Bareskrim Polri memperlihatkan barang bukti penggerebekan praktik judi online. (Foto: Dok. Bareskrim Polri)

Hukum

Bareskrim Gerebek Markas Judol, 287 WNA jadi Tersangka

JUMAT, 26 JUNI 2026 | 20:26 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri menetapkan 287 warga negara asing (WNA) dan 4 warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka kasus judi online berskala internasional.

Jaringan raksasa ini berhasil diendus setelah aparat melakukan penggerebekan besar-besaran di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin menjelaskan, operasi ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di gedung tersebut. Dalam penggerebekan awal, polisi mengamankan total 322 WNA.


"Dari 322 WNA yang diamankan, sebanyak 287 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 76 WNA China, 3 WNA Laos, 2 WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, 6 WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam," kata Nunung di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2026.

"Selain itu, kami juga mengamankan 4 WNI yang berperan memfasilitasi operasional jaringan tersebut, sementara 35 WNA lainnya masih menjalani pendalaman," sambung Nunung.

Dari lokasi penggerebekan, penyidik menyita segudang barang bukti. Mulai dari 594 unit ponsel, 382 laptop, 179 monitor komputer, 11 unit Mac Mini, router, 155 paspor, hingga uang tunai berbagai mata uang senilai Rp8,7 miliar.

Nunung membeberkan, jaringan ini mengoperasikan lebih dari 145 situs judi online secara bergantian demi mengelabui pemblokiran. Seluruh server dan hosting judi tersebut diketahui berada di luar negeri.

"Berdasarkan analisis digital terhadap salah satu platform milik tersangka, ditemukan total nilai deposit sekitar Rp13,9 triliun yang saat ini masih didalami bersama PPATK dan OJK," urainya.

Jenderal bintang dua ini menegaskan, Bareskrim tidak akan berhenti pada para pelaku lapangan yang telah diamankan saat ini.

"Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset hasil kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA, hingga kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," tegas Nunung.

Di tempat yang sama, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra memaparkan, ratusan WNA tersebut bekerja dengan peran yang terstruktur.

Rinciannya, 175 orang bertugas sebagai customer service, 10 orang sebagai programmer atau tim IT, 27 orang admin marketing, 22 orang admin keuangan, 9 orang peserta pelatihan, dan 44 orang sisanya sebagai pendukung operasional.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya