Berita

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa (tengah). (Foto: RMOL/Alifia)

Politik

Setuju Anggaran BGN Disunat, Purbaya: Saya Maunya Rp0 tapi Enggak Bisa

JUMAT, 26 JUNI 2026 | 19:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik rencana pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Purbaya, efisiensi anggaran tersebut akan membuat kondisi fiskal pemerintah menjadi jauh lebih longgar tanpa harus menghentikan jalannya program nasional itu.

Ia bahkan berseloroh akan jauh lebih senang jika anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat ditekan serendah mungkin, asalkan implementasinya di lapangan tetap berjalan optimal.


"Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan, usulan efisiensi itu murni datang dari Kepala BGN, Nanik S Deyang setelah jajarannya melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Saat didesak mengenai besaran nominal efisiensinya, Purbaya hanya membocorkan bahwa total pagu anggaran untuk BGN dipastikan bakal berada di bawah angka Rp268 triliun.

"Nanti akan di bawah itu. Tapi untuk detail nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Bakal di bawah itu," selorohnya.

Kendati demikian, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat menghentikan program MBG. Baginya, penekanan utama saat ini adalah memperbaiki tata kelola implementasi agar uang negara tidak terbuang sia-sia.

"Kalau saya maunya Rp0, tapi enggak bisa kan. Anggarannya sudah keluar dan kalau berhenti juga enggak benar karena programnya bagus, tinggal implementasinya diperbaiki. Cukup signifikan pengurangannya," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya