Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsuddin (Foto: Istimewa)
Presiden Kehormatan Religions for Peace International sekaligus Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsuddin menawarkan konsep Shared Global Ethics atau Etika Global Bersama sebagai fondasi membangun peradaban dunia yang lebih adil, damai, dan inklusif.
Hal tersebut dipaparkan Din saat tampil sebagai pembicara di forum internasional Religions for Peace International yang digelar di Mauritius.
Forum yang dihadiri sekitar 200 tokoh agama dari berbagai negara itu dibuka Presiden Mauritius, Dharam Gokhool, dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal Religions for Peace International, Francis Kuria.
Dalam pidatonya, Din menilai dunia saat ini sedang menghadapi krisis yang bersifat akumulatif, mulai dari persoalan kemanusiaan, ketimpangan, hingga konflik yang berkepanjangan.
Karena itu, menurutnya, diperlukan lahirnya peradaban baru yang lebih mulia dan mampu menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan global.
"Umat lintas agama harus menampilkan agama sebagai penyelesai masalah (problem solver), bukan bagian dari masalah (part of the problem), apalagi pencipta masalah (problem maker),” ujar Din dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, 26 Juni 2026.
Sejalan dengan tema sidang, Forging Pathways for Shared Sacred Worldview, Din menawarkan konsep Shared Global Ethics atau Etika Global Bersama.
Gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa meskipun agama-agama memiliki perbedaan dalam aspek teologis, seluruhnya bertemu pada nilai-nilai universal yang dapat menjadi fondasi peradaban dunia yang lebih damai, adil, dan berkeadaban.
Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, nilai-nilai seperti cinta kasih, toleransi, solidaritas, keadilan, serta orientasi pada kesejahteraan bersama harus menjadi arus utama dalam membangun masa depan dunia.
Din juga menegaskan bahwa kalangan agamawan tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan global. Kolaborasi dengan para politisi, negarawan, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar tata kelola dunia yang lebih inklusif dapat terwujud.
"Kaum agamawan perlu mengajak kalangan politisi/negarawan untuk menyadari bahwa dunia tanpa etika akan rusak. Perwujudan kolaborasi antara agamawan dan negarawan serta kalangan-kalangan lain merupakan penjelmaan dari pemerintahan dunia yang inklusif. Kolaborasi semacam ini mendesak. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau buka kita yang memulai siapa lagi,” tutupnya.
