Berita

Pakar ekonomi dan pengamat pasar modal Ferry Latuhihin. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Ancaman PHK Makin Terbuka di Semester Kedua

JUMAT, 26 JUNI 2026 | 11:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pakar ekonomi dan pengamat pasar modal Ferry Latuhihin mengaku khawatir kondisi ekonomi Indonesia pada semester II 2026 akan menghadapi tekanan yang lebih berat.

Ia memprediksi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya daya saing investasi Indonesia.

Menurut Ferry, ketidakpastian masih membayangi perekonomian dunia, terutama terkait implementasi kesepakatan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat yang dinilai belum memiliki kepastian.


"Ke depan saya semakin takut di semester II ini. Harga minyak juga sudah mulai naik lagi karena kredibilitas memorandum of understanding (MoU) perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat belum tentu bisa diimplementasikan," ujarnya di kanal Youtube Hendri Satrio, Jumat, 26 Juni 2026.

Ia menilai situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah masih rentan memicu gejolak. Pasalnya, Israel disebut tidak dilibatkan dalam kesepakatan tersebut dan konflik di kawasan masih terus berlangsung. Bahkan, ancaman penutupan Selat Hormuz dinilai dapat kembali mengganggu rantai pasok energi dunia.

"Kondisi ini masih akan menjadi tekanan bagi ekonomi kita," katanya.

Ferry mengaku lebih mengkhawatirkan dampaknya terhadap dunia usaha di dalam negeri. Menurutnya, jika tekanan ekonomi terus berlanjut, gelombang PHK berpotensi semakin besar pada paruh kedua tahun ini.

Ia mencontohkan langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan besar seperti Toyota sebagai sinyal yang patut diwaspadai.

Ferry menilai Indonesia juga menghadapi persaingan investasi yang semakin ketat dengan negara lain, khususnya Vietnam. Menurutnya, Vietnam dinilai lebih menarik di mata investor karena biaya produksi lebih rendah, regulasi yang dianggap lebih sederhana, serta kepastian kebijakan yang lebih terjaga.

Sementara itu, Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan berupa perubahan kebijakan yang kerap mengikuti pergantian pemerintahan.

"Investor tidak tahu lagi aturan apa yang akan dibuat setiap pergantian pemerintahan. Itu membuat Indonesia menjadi kurang menarik," katanya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Ferry mengaku pesimistis terhadap prospek ekonomi nasional dalam waktu dekat.

"Jadi saya lihat ke depan Indonesia gelap," pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya