Berita

Ekonom Dipo Satria Ramli. (Foto: YouTube Abraham Samad SPEAK UP)

Bisnis

Ekonom:

Pemerintah Gagal Benahi Fundamental Ekonomi, Tapi sudah Jumawa

JUMAT, 26 JUNI 2026 | 05:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Upaya pemerintah dalam memperbaiki tatanan perekonomian nasional terus menuai sorotan di tengah stagnasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Ekonom Dipo Satria Ramli menilai bahwa pemerintah belum melihat masalah struktural dan fundamental ekonomi bangsa. 

“Beberapa minggu lalu, rupiah sempat turun tuh, Rp17.700-17.800, hari ini sudah hampir Rp18.000 lagi, ini kayaknya pemerintah udah jumawa duluan. Jadi udah kayak ‘wah kita sukses nih menurunkan’,” kata Dipo dikutip dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Jumat, 26 Juni 2026.


Lanjut dia, seharusnya pemerintah saat ini mampu mencontoh kepemimpinan BJ Habibie yang sukses menurunkan nilai tukar Rupiah melalui perbaikan sistem.

Dipo menyebut kelas menengah menjadi sangat terdampak dari kondisi ekonomi struktural yang tidak diperbaiki pemerintah.

“Si kelas menengah ketimpa tiga masalah. Suku bunga naik, Rupiah yang melemah lalu inflasi dari luar negeri. Jadi ketiganya sangat bahaya. Harusnya pemerintah tuh dia benerin ekspornya pelan-pelan. Jadi yang struktural ini belum diberesin, dia (pemerintah) sudah terlalu jumawa lah,” ungkapnya.

Dipo menjelaskan bahwa struktur kelas ekonomi Indonesia seperti gelas anggur, di mana banyak terdapat orang kaya dan sedikit kelas menengah.

“Orang kayanya banyak, kelas menengah lebih sedikit, lalu orang miskinnya lebih banyak lagi. Jadi kayak gelas anggur bentuknya. Nah tapi kalau kita ngelihat angka-angkanya, sebenarnya si kelas menengah ini dia benar-benar yang (menjadi) roda ekonomi,” pungkasnya.
    

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya