Berita

Ekonom Dipo Satria Ramli. (Foto: YouTube Abraham Samad SPEAK UP)

Bisnis

Ekonom:

Pemerintah Gagal Benahi Fundamental Ekonomi, Tapi sudah Jumawa

JUMAT, 26 JUNI 2026 | 05:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Upaya pemerintah dalam memperbaiki tatanan perekonomian nasional terus menuai sorotan di tengah stagnasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Ekonom Dipo Satria Ramli menilai bahwa pemerintah belum melihat masalah struktural dan fundamental ekonomi bangsa. 

“Beberapa minggu lalu, rupiah sempat turun tuh, Rp17.700-17.800, hari ini sudah hampir Rp18.000 lagi, ini kayaknya pemerintah udah jumawa duluan. Jadi udah kayak ‘wah kita sukses nih menurunkan’,” kata Dipo dikutip dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Jumat, 26 Juni 2026.


Lanjut dia, seharusnya pemerintah saat ini mampu mencontoh kepemimpinan BJ Habibie yang sukses menurunkan nilai tukar Rupiah melalui perbaikan sistem.

Dipo menyebut kelas menengah menjadi sangat terdampak dari kondisi ekonomi struktural yang tidak diperbaiki pemerintah.

“Si kelas menengah ketimpa tiga masalah. Suku bunga naik, Rupiah yang melemah lalu inflasi dari luar negeri. Jadi ketiganya sangat bahaya. Harusnya pemerintah tuh dia benerin ekspornya pelan-pelan. Jadi yang struktural ini belum diberesin, dia (pemerintah) sudah terlalu jumawa lah,” ungkapnya.

Dipo menjelaskan bahwa struktur kelas ekonomi Indonesia seperti gelas anggur, di mana banyak terdapat orang kaya dan sedikit kelas menengah.

“Orang kayanya banyak, kelas menengah lebih sedikit, lalu orang miskinnya lebih banyak lagi. Jadi kayak gelas anggur bentuknya. Nah tapi kalau kita ngelihat angka-angkanya, sebenarnya si kelas menengah ini dia benar-benar yang (menjadi) roda ekonomi,” pungkasnya.
    

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya