Berita

Ilustrasi

Politik

Tengah Disorot, Proyek IFSAR BIG 20 Juta Dolar AS Patut Diusut

KAMIS, 25 JUNI 2026 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Proyek Pengadaan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 milik Badan Informasi Geospasial (BIG) senilai sekitar 20 juta Dolar AS atau lebih dari Rp320 miliar menuai sorotan. 

Selain karena nilai anggarannya yang besar, proyek strategis tersebut dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan data geospasial nasional, keterlibatan pihak asing, kontribusi industri dalam negeri, hingga aspek keamanan dan kedaulatan data.

Kabarnya, proyek pemetaan wilayah Sulawesi seluas sekitar 180 ribu kilometer persegi itu dikerjakan menggunakan teknologi Airborne Synthetic Aperture Radar (IFSAR) dan dimenangkan oleh Intermap Technologies pada Januari 2024 bersama PT Pratama Persada Airborne (PPA) sebagai mitra lokal.


Sorotan terhadap proyek ini juga disampaikan oleh Penggiat Antikorupsi sekaligus Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide. 

Menurutnya, keterlibatan perusahaan asing dalam proyek geospasial nasional perlu mendapat perhatian karena data geospasial termasuk kategori aset strategis yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan kedaulatan negara.

"Mengapa seluruh lot strategis tender pemetaan nasional didominasi perusahaan asal China, padahal sebelumnya sudah ada peringatan terkait risiko kedaulatan data?" kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis 25 Juni 2026.

Ia juga mempertanyakan mekanisme pengamanan data yang diterapkan pemerintah dalam proyek tersebut.

"Bagaimana pemerintah menjamin data geospasial strategis Indonesia tetap berada di bawah kontrol negara meski dikerjakan vendor asing," katanya.

Selain itu, Yusuf menilai perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap keterlibatan pihak asing dalam proyek strategis nasional.

"Apakah ada audit keamanan dan mekanisme pengawasan terhadap keterlibatan perusahaan asing dalam proyek ini." ucapnya.

Ia juga menyoroti kapasitas industri dalam negeri yang dinilai belum menjadi pelaku utama dalam proyek-proyek geospasial nasional.

Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keamanan data dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.

"Apakah dominasi perusahaan China dalam tender ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kedaulatan data nasional?" tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya