Proyek Pengadaan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 milik Badan Informasi Geospasial (BIG) senilai sekitar 20 juta Dolar AS atau lebih dari Rp320 miliar menuai sorotan.
Selain karena nilai anggarannya yang besar, proyek strategis tersebut dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan data geospasial nasional, keterlibatan pihak asing, kontribusi industri dalam negeri, hingga aspek keamanan dan kedaulatan data.
Kabarnya, proyek pemetaan wilayah Sulawesi seluas sekitar 180 ribu kilometer persegi itu dikerjakan menggunakan teknologi Airborne Synthetic Aperture Radar (IFSAR) dan dimenangkan oleh Intermap Technologies pada Januari 2024 bersama PT Pratama Persada Airborne (PPA) sebagai mitra lokal.
Sorotan terhadap proyek ini juga disampaikan oleh Penggiat Antikorupsi sekaligus Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan asing dalam proyek geospasial nasional perlu mendapat perhatian karena data geospasial termasuk kategori aset strategis yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan kedaulatan negara.
"Mengapa seluruh lot strategis tender pemetaan nasional didominasi perusahaan asal China, padahal sebelumnya sudah ada peringatan terkait risiko kedaulatan data?" kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis 25 Juni 2026.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pengamanan data yang diterapkan pemerintah dalam proyek tersebut.
"Bagaimana pemerintah menjamin data geospasial strategis Indonesia tetap berada di bawah kontrol negara meski dikerjakan vendor asing," katanya.
Selain itu, Yusuf menilai perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap keterlibatan pihak asing dalam proyek strategis nasional.
"Apakah ada audit keamanan dan mekanisme pengawasan terhadap keterlibatan perusahaan asing dalam proyek ini." ucapnya.
Ia juga menyoroti kapasitas industri dalam negeri yang dinilai belum menjadi pelaku utama dalam proyek-proyek geospasial nasional.
Lebih lanjut, Yusuf mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keamanan data dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.
"Apakah dominasi perusahaan China dalam tender ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kedaulatan data nasional?" tandasnya.
