Rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI bersama Eselon I Kementerian Perumahan dan Pemukiman, Kamis, 25 Juni 2026. (Foto: TV Parlemen)
Target pembangunan 3 juta rumah pada 2027 terancam tidak tercapai akibat keterbatasan anggaran di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Persoalan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR. Tiga direktorat jenderal di lingkungan Kementerian PKP kompak mengeluhkan pagu indikatif yang jauh di bawah kebutuhan anggaran.
Ketiga unit kerja tersebut yakni Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati mengatakan, pihaknya hanya memperoleh pagu indikatif Rp2,7 triliun. Padahal, kebutuhan anggaran untuk menjalankan program perumahan perkotaan mencapai Rp38,7 triliun.
“Pagu indikatif kami Rp2,7 triliun, sementara kebutuhan kami Rp38,7 triliun. Sehingga terdapat backlog dari kami sebesar Rp35 triliun,” kata Sri Haryati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurut Sri, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung pembangunan rumah susun secara masif guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perkotaan.
Keluhan serupa disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty. Ia menyebut kebutuhan anggaran di unit kerjanya mencapai Rp41,2 triliun, sedangkan pagu indikatif yang tersedia hanya Rp4,74 triliun.
Anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta peningkatan kualitas rumah masyarakat di wilayah perdesaan.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Roberia, juga meminta tambahan anggaran. Dari kebutuhan Rp67 miliar, unit kerjanya hanya mendapat pagu indikatif Rp12,9 miliar.
“Untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, pagu indikatif turun lagi menjadi Rp12,9 miliar. Kami mengusulkan kebutuhan hingga Rp67 miliar,” ujar Roberia.
Ia menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat sistem pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, hingga pengendalian risiko dalam pelaksanaan program perumahan.
“Kami memohon dukungan juga untuk peningkatan pemantauan dan evaluasi agar bisa efisien dan terhindar dari korupsi di PKP,” pungkasnya.
