Berita

Wignyo Prasetyo. (Foto: 98 Resolution Network)

Politik

Tuntutan Setop Program MBG Bukan Solusi Perbaiki Bangsa

KAMIS, 25 JUNI 2026 | 00:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tuntutan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalir di publik.

Menurut salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo, tuntutan dari segelintir kalangan itu bentuk sikap yang tidak memiliki visi terhadap bangsa.

"Mereka tidak mau melihat apa yang dikehendaki Presiden Prabowo, di mana bangsa ini sedang menuju zaman keemasan 2045," kata Wignyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, 24 Juni 2026.


Menurut dia, Presiden Prabowo sangat paham bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 bangsa ini harus mencetak generasi yang cerdas dan sehat. Untuk itu negara harus menjamin nutrisi yang baik bagi anak-anak sejak dini.

"Presiden Prabowo mencanangkan program MBG ini agar negara dapat menjamin gizi yang baik untuk anak-anak kita sejak dini," ujarnya.

Wignyo menekankan Presiden Prabowo sudah melihat jauh ke depan bahwa generasi yang sehat dan cerdas tidak mungkin dapat dicapai jika Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan pada anak-anak.

"Sekitar 9 juta anak mengalami stunting, 4,5 juta balita menderita gizi buruk, 65 persen anak sekolah tidak sarapan. Kondisi-kondisi seperti ini lah yang akan menjadi penghambat pembangunan SDM unggul kelak di tahun-tahun ke depan, dan Presiden Prabowo mengerti benar itu," jelas Wignyo.

"Karenanya sudah sangat benar program MBG itu, di mana negara 'memberi' makanan yang bernutrisi, bergizi untuk anak-anak kita," tambah dia.

Wignyo menegaskan program MBG ini harus dilanjutkan, karena menurutnya ini salah satu jalan utama menuju visi Indonesia Emas dengan generasi yang sehat dan cerdas. 

"Demi masa depan generasi kita yang kuat program MBG ini harus lanjut, tentu saja disertai dengan berbagai koreksi dan perbaikan tata kelolanya, dan Presiden sedang melakukan pembenahan-pembenahan itu," tandasnya.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya