Berita

Wignyo Prasetyo. (Foto: 98 Resolution Network)

Politik

Tuntutan Setop Program MBG Bukan Solusi Perbaiki Bangsa

KAMIS, 25 JUNI 2026 | 00:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tuntutan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalir di publik.

Menurut salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo, tuntutan dari segelintir kalangan itu bentuk sikap yang tidak memiliki visi terhadap bangsa.

"Mereka tidak mau melihat apa yang dikehendaki Presiden Prabowo, di mana bangsa ini sedang menuju zaman keemasan 2045," kata Wignyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, 24 Juni 2026.


Menurut dia, Presiden Prabowo sangat paham bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045 bangsa ini harus mencetak generasi yang cerdas dan sehat. Untuk itu negara harus menjamin nutrisi yang baik bagi anak-anak sejak dini.

"Presiden Prabowo mencanangkan program MBG ini agar negara dapat menjamin gizi yang baik untuk anak-anak kita sejak dini," ujarnya.

Wignyo menekankan Presiden Prabowo sudah melihat jauh ke depan bahwa generasi yang sehat dan cerdas tidak mungkin dapat dicapai jika Indonesia masih menghadapi berbagai masalah kesehatan pada anak-anak.

"Sekitar 9 juta anak mengalami stunting, 4,5 juta balita menderita gizi buruk, 65 persen anak sekolah tidak sarapan. Kondisi-kondisi seperti ini lah yang akan menjadi penghambat pembangunan SDM unggul kelak di tahun-tahun ke depan, dan Presiden Prabowo mengerti benar itu," jelas Wignyo.

"Karenanya sudah sangat benar program MBG itu, di mana negara 'memberi' makanan yang bernutrisi, bergizi untuk anak-anak kita," tambah dia.

Wignyo menegaskan program MBG ini harus dilanjutkan, karena menurutnya ini salah satu jalan utama menuju visi Indonesia Emas dengan generasi yang sehat dan cerdas. 

"Demi masa depan generasi kita yang kuat program MBG ini harus lanjut, tentu saja disertai dengan berbagai koreksi dan perbaikan tata kelolanya, dan Presiden sedang melakukan pembenahan-pembenahan itu," tandasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya