Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Sorotan terhadap posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilai berada di wilayah abu-abu dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Kali ini, Partai Demokrat turut memberikan tanggapan terkait sikap politik partai berlambang banteng tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya menghormati sikap politik setiap partai. Namun, ia mengingatkan pentingnya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan.
AHY juga menekankan bahwa peran oposisi dalam sistem demokrasi adalah memberikan kritik yang konstruktif sekaligus menghadirkan solusi, bukan memecah belah bangsa.
Sikap Demokrat tersebut muncul di tengah menguatnya kritik dari sejumlah partai politik terhadap posisi PDIP yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai sorotan terhadap PDIP tidak terlepas dari posisi partai tersebut yang kalah dalam Pilpres 2024, namun juga tidak memilih bergabung secara terbuka ke dalam pemerintahan.
"Sepertinya kawan-kawan koalisi pemerintah pesannya tegas, mana air mana minyak. Kalau ingin bersama, ayo suka duka bersama. Kalau di luar kekuasaan, jadilah oposisi dan tidak perlu mengaku mendukung kebijakan pemerintah," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia itu, tekanan politik yang kini diterima PDIP merupakan konsekuensi dari pilihannya untuk tetap berada di luar pemerintahan tanpa mengambil posisi oposisi secara tegas.
Adi mengingatkan bahwa ketika PDIP berkuasa pada era pemerintahan sebelumnya, hampir seluruh partai politik juga berupaya menjalin kedekatan dan bergabung dengan kekuasaan, termasuk partai-partai yang sebelumnya menjadi rival politik.
"Waktu PDIP berkuasa, semua partai ingin berkawan dan berkoalisi dengan PDIP. Bahkan partai politik yang kalah saat itu juga menyorongkan diri menjadi bagian dari pemerintahan," ujarnya.
Karena itu, Adi menilai apa yang sedang dialami PDIP saat ini menunjukkan bahwa menjadi oposisi bukanlah jalan yang mudah dalam politik Indonesia.
"Apa yang terjadi pada PDIP hari ini menegaskan bahwa jalan terjal menjadi oposisi itu bukan perkara gampang. Harus siap dikucilkan, harus siap dikeroyok, dan harus siap dibully secara beramai-ramai. Itu realitas politik," tegasnya.
Lebih lanjut, Adi menilai muncul berbagai spekulasi terkait sikap Partai Demokrat yang ikut mempertanyakan posisi politik PDIP. Sebagian pihak menganggap langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap partai-partai koalisi pemerintah yang lebih dulu mengkritik PDIP.
Namun, ada pula yang memandangnya sebagai momentum politik bagi Demokrat untuk membalas perlakuan politik masa lalu. Pasalnya, saat PDIP mendominasi politik nasional melalui kemenangan pada Pilpres dan Pileg 2014 maupun 2019, Demokrat kerap diposisikan sebagai kekuatan politik yang kurang diperhitungkan.
"Ada yang bilang ini solidaritas politik Demokrat kepada partai-partai koalisi. Tapi ada juga yang menilai ini semacam kesempatan bagi Demokrat untuk membalas perlakuan politik masa lalu, ketika PDIP sering menganggap Demokrat sebagai kekuatan yang tidak terlalu penting," pungkas Adi.
