Berita

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Foto: RMOL)

Politik

PDIP Nasihati Jokowi yang Ingin Prabowo-Gibran Dua Periode

SENIN, 22 JUNI 2026 | 13:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang meminta kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode menuai tanggapan dari Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.

Jokowi sebelumnya memberikan arahan kepada kader PSI agar turut mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode. Menurutnya, kesinambungan pemerintahan diperlukan agar program-program yang telah berjalan dapat dituntaskan dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Djarot Saiful Hidayat menilai langkah Jokowi tersebut tidak terlepas dari upaya politik yang sedang dijalankan.


“Saya melihat justru Pak Jokowi berjuang untuk mempersiapkan Gibran sebagai the next presiden,” kata Djarot saat ditemui redaksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Djarot juga menyinggung aktivitas Jokowi yang dinilainya kerap melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk memperkuat dukungan politik, termasuk terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, posisi Gibran sebagai wakil presiden juga tidak lepas dari polemik hukum yang pernah terjadi, sehingga menimbulkan perdebatan di publik.

“Dia keliling ke mana-mana, meskipun kita tahu Gibran itu terpilih karena melanggar konstitusi sehingga banyak orang menyebut pelanggaran konstitusi ini, sehingga Gibran ini tidak sah sebagai wakil presiden,” ujarnya.

Djarot merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang menurutnya menjadi dasar perdebatan terkait proses pencalonan Gibran pada Pilpres sebelumnya.

“Berdasarkan putusan MK 90 jelas pelanggaran konstitusi,” tambahnya.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya