Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali (kiri) dan Ketua Umum Kaesang Pangarep. (Foto: Instagram pribadi Ahmad Ali)
Langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merekrut lebih dari 10 kader dari berbagai partai politik dinilai tidak serta-merta mampu meningkatkan kekuatan elektoral partai tersebut pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, mengenai bergabungnya kader dari partai lain justru menunjukkan adanya persoalan kaderisasi di internal PSI.
"Pengakuan Ahmad Ali itu menunjukkan rasa bangganya PSI mampu membajak kader partai lain. Ahmad Ali ingin menampilkan PSI sebagai partai yang lebih menarik, lebih terbuka, dan memiliki masa depan yang lebih baik," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin 22 Juni 2026.
Namun, menurut Jamiluddin, di balik kebanggaan tersebut tersimpan persoalan yang lebih mendasar.
"Padahal, di balik kebanggaan itu sesungguhnya terdapat kegagalan kaderisasi di PSI. Bahkan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa PSI sedang mengalami krisis figur," ujarnya.
Ia menilai krisis figur tersebut bahkan menyentuh posisi ketua umum. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu alasan penunjukan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI.
"Biasanya ketua harian ditunjuk ketika ketua umum memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Namun, Kaesang Pangarep tidak termasuk dalam kategori tersebut," katanya.
Jamiluddin berpandangan, dengan komposisi kepemimpinan dan kader yang dimiliki saat ini, PSI belum cukup percaya diri untuk meningkatkan perolehan suara secara signifikan hingga mampu lolos ke DPR RI pada Pileg 2029.
Karena itu, kata dia, PSI memilih langkah yang lebih pragmatis dengan merekrut kader dari partai lain yang dinilai telah memiliki modal sosial, tingkat popularitas, dan basis pendukung.
"PSI tidak perlu mengeluarkan sumber daya besar dan waktu yang panjang untuk membentuk kader dari nol. Dalam waktu singkat, PSI bisa mendapatkan kader yang siap bertarung demi memenangkan partai pada Pileg 2029," jelasnya.
Meski demikian, Jamiluddin meragukan efektivitas strategi tersebut. Ia menilai sebagian besar tokoh yang bergabung ke PSI bukan figur dengan daya pengaruh elektoral yang kuat.
"Faktanya, nama-nama yang eksodus ke PSI umumnya merupakan sosok biasa. Hanya satu atau dua orang yang berada pada level menengah, seperti Rusdi Masse. Selebihnya adalah mantan bupati, mantan anggota DPR RI, dan mantan pejabat lainnya. Di Indonesia, status mantan, termasuk mantan presiden seperti Joko Widodo, cenderung diikuti penurunan dukungan secara signifikan," paparnya.
Ia menambahkan, karakter pemilih Indonesia yang didominasi kelompok massa mengambang membuat peluang para kader baru membawa dukungan besar ke PSI relatif kecil.
"Jadi, jika PSI mengandalkan kader hasil bajakan untuk bisa masuk Senayan pada Pileg 2029, tampaknya akan gigit jari. PSI akan tetap menjadi partai gurem dan hanya bisa bermimpi seolah-olah sudah berada di Senayan," pungkasnya.
