Berita

Kepala BGN Nanik S Deyang (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

MINGGU, 21 JUNI 2026 | 12:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepemimpinan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dituntut untuk melakukan audit total lembaga yang dipimpinnya dan juga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprioritaskan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tuntutan tersebut disampaikan Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi.

Dia berpendapat, perbaikan MBG perlu dimulai dari evaluasi tata kelola yang lebih menyeluruh. Pasalnya, Natasya mendapati dari hasi Kajian Kebijakan Tengah Tahun “Policy Assessment” TII Tahun 2025 tentang sejumlah aspek.


Temuannya menunjukkan, MBG masih memiliki aspek yang perlu diperbaiki, yakni belum meratanya kompetensi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lemahnya pengawasan keamanan pangan, keterbatasan transparansi data dan evaluasi program, serta minimnya pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemantauan program.

“Pergantian pimpinan BGN dapat menjadi peluang untuk melakukan pembenahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan adanya audit menyeluruh, transparansi pengadaan, evaluasi berbasis dampak, dan pelibatan masyarakat dalam perbaikan program,” ujar Natasya dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 21 Juni 2026.

Natasya juga mengingatkan, pelibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendanaan MBG dilakukan secara hati-hati dan diatur secara transparan dan akuntabel.

Sebab menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan sektor swasta tidak menjadi pintu masuk distribusi makanan ultra-proses (ultra-processed food/UPF).

Maksud Natasya, MBG seharusnya cermat dalam mengawasi pengadaan makanan maupun minuman kemasan dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi yang berpotensi bertentangan dengan tujuan perbaikan gizi serta regulasi kesehatan yang berlaku.

"Jangan sampai pelibatan CSR justru membuka ruang promosi silang produk yang tidak sejalan dengan tujuan MBG untuk membangun pola makan sehat pada anak,” demikian Natasya menegaskan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya