Penyisiran rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. (Foto: Kemensos)
Program bedah rumah tengah dilakukan Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kali ini, rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat di Pasuruan yang menjadi sasaran.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni menjelaskan, penyisiran yang dilakukan pada Rabu lalu, 17 Juni 2026 dalam rangka verifikasi faktual untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Untuk Pasuruan sudah 11 titik usulan Kemensos yang lolos verifikasi faktual," ujar Firdiansyah dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, 21 Juni 2026.
Dia menjelaskan, Kota dan Kabupaten Pasuruan mendapat kuota 225 titik sesuai usulan Kemensos. Sementara untuk Jawa Timur total usulan bedah rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat berjumlah 1.837 titik.
Kata Firdiansyah, di Pasuruan tim bergerak ke empat lokasi untuk mengecek kondisi rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat, sebagai tahapan verifikasi faktual di lapangan yang terus dikebut agar renovasi dapat segera berjalan pada September mendatang.
"Titik yang disambangi adalah rumah Lilik Qomariyah di Desa Bajangan; Jirilia di Jajar Kebon Desa Gondangwetan; Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo Gondangwetan, dan Rahmat di Dusun Jajarkebon, Gondangwetan," sambungnya memaparkan.
Bagi para keluarga penerima manfaat, Firdiansyah memastikan program ini menghadirkan harapan baru.
Salah satu pengakuan dari calon penerima manfaat bernama Rahmat, adalah salah satu orangtua siswa Sekolah Rakyat yang mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah.
"Alhamdulillah, bersyukur ada perhatian dari pemerintah," tuturnya.
Verifikasi faktual di lapangan tak hanya mengecek kondisi bangunan serta sanitasi rumah tapi juga kelengkapan dokumen kepemilikan rumah.
Turut mendampingi kegiatan verifikasi tersebut ialah Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH.
Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pasuruan, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.
Menurutnya, pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Selain memperoleh akses pendidikan gratis dan berkualitas, orangtua siswa juga didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar mampu keluar dari jerat kemiskinan.
"Anaknya disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tak layak huni direnovasi," katanya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program ini merupakan sinergi Kementerian Sosial dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah keluarga siswa agar lebih layak huni.
Selain tim PKP, turut hadir dalam kegiatan verifikasi lapangan para pendamping PKH, kepala sekolah, dan guru Sekolah Rakyat.
