Ribuan mahasiswa demo tertib di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan marak dilakukan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan politik dan tata kelola pemerintahan yang selama ini menumpuk tanpa penyelesaian yang memuaskan.
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, kemunculan aksi mahasiswa bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia bahkan mengaku telah mengingatkan sejak pecahnya demonstrasi besar pada Agustus 2025 bahwa masyarakat tidak akan begitu saja melupakan berbagai persoalan yang terjadi.
"Saya melihat sejak peristiwa Agustus 2025 yang lalu, berulang kali sudah mengingatkan jangan berpikir masyarakat itu lupa. Banyak sekali persoalan yang menumpuk. Ibarat sebuah wadah yang sudah penuh lalu tumpah, itulah yang terjadi saat demonstrasi Agustus 2025 dan bisa jadi situasi yang sama kembali terjadi sekarang," kata Ray lewat kanal Youtube Abraham Samad, Minggu, 21 Juni 2026.
Karena itu, lanjutnya, aksi mahasiswa yang kembali turun ke jalan merupakan respons yang wajar terhadap berbagai persoalan yang dianggap belum terselesaikan.
Ray menilai pemerintah dan DPR sempat menunjukkan perubahan sikap setelah demonstrasi besar tahun lalu. Namun, perubahan tersebut tidak berlangsung lama dan perlahan kembali pada pola lama alias setelan pabrik.
Menurut Ray, satu-satunya perubahan yang terlihat hanyalah berkurangnya aksi pamer kemewahan di kalangan pejabat dan anggota DPR. Namun dari sisi perilaku politik, ia menilai tidak ada perubahan yang signifikan.
Ia mencontohkan proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Kepolisian yang dinilai berlangsung sangat cepat meskipun terdapat berbagai masukan dari publik dan tim reformasi.
"Salah satu puncaknya yang membuat publik terkejut adalah pengesahan Undang-Undang Kepolisian yang dilakukan sangat terburu-buru," katanya.
Ray juga menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga pelibatan TNI dan Polri dalam sejumlah urusan sipil yang menurutnya menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Di mata publik, kata Ray, DPR tetap menunjukkan pola yang sama, yakni mampu bergerak cepat untuk mengesahkan regulasi tertentu yang dianggap prioritas pemerintah, sementara sejumlah rancangan undang-undang lain yang dinilai penting justru berjalan lambat. Salah satunya RUU Perampasan Aset.
Selain itu, Ray menilai respons pemerintah dan DPR terhadap kritik publik kerap terkesan meremehkan masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperbesar jarak antara pengambil kebijakan dan warga.
"Respon dari pemerintah maupun DPR menempatkan masyarakat seperti nggak tahu apa-apa, semua dianggap bodoh, dianggap ini persoalan Anda puas nggak puas, persoalan Anda kecewa nggak kecewa, maka muncullah ada istilah inflasi pengamat," katanya.
Menurut Ray, rangkaian peristiwa tersebut akhirnya membentuk persepsi publik bahwa tata kelola pemerintahan saat ini berjalan tanpa arah yang jelas. Akumulasi itulah yang pada akhirnya mendorong mahasiswa kembali turun ke jalan.
