Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Politik

Ada Indikasi Gerogoti Prabowo Lewat Pelaporan terhadap Tiyo Ardianto

MINGGU, 21 JUNI 2026 | 04:39 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Langkah sejumlah kelompok yang melaporkan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, ke Bareskrim Polri patut dicermati dari perspektif politik dan intelijen. 

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, rangkaian pelaporan tersebut justru berpotensi menjadi bagian dari operasi pembusukan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Amir mengatakan, publik perlu melihat secara lebih jernih siapa saja pihak yang berada di balik pelaporan tersebut serta dampak politik yang mungkin ditimbulkan terhadap citra pemerintahan Prabowo.


“Yang terjadi hari ini bukan sekadar persoalan hukum antara pelapor dan terlapor. Ada dimensi politik yang perlu dibaca. Saya melihat ada indikasi operasi pembusukan terhadap Prabowo melalui pelaporan terhadap Tiyo Ardianto,” kata Amir, dikutip Minggu 21 Juni 2026.

Menurut Amir, pelaporan yang dilakukan Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo (Garda Prabowo) ke Bareskrim Polri menimbulkan sejumlah pertanyaan. 

Terlebih, organisasi tersebut didampingi oleh Ferdinand Hutahaean yang selama ini dikenal memiliki dinamika politik tersendiri dalam berbagai isu nasional.

"Karena itu, wajar jika muncul pertanyaan mengenai motif politik di balik pelaporan tersebut,” kata Amir.

Amir juga menyoroti fakta bahwa Partai Gerindra sebagai partai yang dipimpin Prabowo justru terlihat tidak menunjukkan respons yang sama terhadap berbagai kritik maupun tudingan yang dilontarkan Tiyo Ardianto.

“Selama ini Gerindra terlihat sangat santai. Tidak ada laporan resmi dari partai. Tidak ada reaksi berlebihan. Itu menunjukkan bahwa Gerindra memahami kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi,” kata Amir.

Selain Garda Prabowo, Tiyo juga dilaporkan oleh Firdaus Oiwobo. Menurut Amir, publik mengetahui bahwa Firdaus selama ini dikenal sebagai Ketua Umum organisasi Termul yang sering dikaitkan dengan kelompok pendukung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ketika muncul dua pelaporan dari kelompok yang berbeda, maka analis politik dan intelijen tentu akan melihat apakah ada pola tertentu yang sedang dibangun di ruang publik,” kata Amir.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya