Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Herzaky Mahendra Putra. (Foto: RMOL)
Partai Demokrat berpandangan bahwa dalam demokrasi yang sehat, rakyat berhak mengetahui secara jelas posisi setiap partai politik.
Demikian ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Herzaky Mahendra Putra merespons pandangan PKB hingga Golkar mengenai posisi politik PDIP yang dinilai abu-abu.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Herzaky Mahendra Putra, Partai Demokrat menilai kejelasan sikap politik penting untuk menghindari tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
Sebab, katanya, publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujar Herzaky dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.
Menurut Herzaky, pengalaman menunjukkan bahwa posisi politik yang jelas akan memudahkan rakyat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politiknya.
Ia menegaskan, Partai Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade.
“Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” katanya.
Kendati demikian, Herzaky juga menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut PDIP sebagai “partai penyeimbang di luar pemerintahan” sesuai keputusan Kongres Partai.
Namun, menurut Herzaky, pernyataan tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi,” tegasnya.
Herzaky meyakini bahwa demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai-partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
“Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya,” pungkas Herzaky.
