Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende. NTT. (Foto: Setwapres)
Langkah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima mahasiswa yang menggelar demonstrasi dan mengajak perwakilan kampus mengikuti kunjungan kerja ke sejumlah daerah dinilai sebagai manuver politik yang wajar dilakukan seorang pejabat publik.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai setiap langkah politik yang dilakukan elite negara, terlebih oleh seorang wakil presiden, pasti akan menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam penilaian.
"Yang dilakukan elite, apalagi wakil presiden, pasti dibicarakan. Kedua, pasti memunculkan perdebatan. Ketiga, tentu menimbulkan pro dan kontra," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 19 Juni 2026.
Belakangan, Gibran menjadi sorotan setelah menerima sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menggelar aksi unjuk rasa.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran berdialog langsung dengan mahasiswa dan berjanji pemerintah akan membuka ruang komunikasi politik, menerima berbagai masukan, serta berupaya merealisasikan tuntutan yang disampaikan.
Langkah itu menjadi perhatian karena sebelumnya terdapat kelompok mahasiswa lain yang juga melakukan demonstrasi namun tidak mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Gibran.
Tak lama berselang, putra sulung Presiden ke-7 RI itu juga mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus mengikuti kunjungan kerja ke sejumlah daerah, mulai dari Papua hingga Nusa Tenggara Timur.
Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa diajak meninjau berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Adi, sebagian kalangan mengapresiasi langkah Gibran sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan aspirasi publik. Namun, ada pula pihak yang menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membangun citra politik menjelang kontestasi politik masa depan.
"Ada yang mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan wapres sebagai bentuk komunikasi dan keterbukaan terhadap kritik publik. Meski pada saat yang sama ada yang menuding ini sebagai upaya membangun citra sebagai wakil presiden yang peduli, bahkan dikaitkan dengan agenda menuju 2029," ujarnya.
Meski demikian, Adi menegaskan kritik dan perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang alamiah dalam demokrasi.
Ia berharap perdebatan politik tetap berada dalam koridor yang sehat dan tidak diwarnai penyebaran informasi bohong maupun saling menyerang secara personal.
"Yang paling penting dalam suasana kebangsaan, tidak boleh ada hoaks, tidak boleh ada fitnah, tidak boleh saling menghujat, dan tidak boleh saling mencaci maki," tegasnya.
Adi pun mengajak seluruh elemen masyarakat memaknai politik secara lebih dewasa sebagai sarana memperkuat persahabatan, kebangsaan, sekaligus ruang perbedaan yang sehat dalam demokrasi.
"Maknai politik sebagai biasa-biasa saja, yaitu politik kebangsaan, politik persahabatan, dan politik perlawanan," pungkasnya.
