Berita

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad. (Foto: Istimewa)

Politik

Rupiah Tak Bisa Kuat hanya dengan Kebijakan Moneter

JUMAT, 19 JUNI 2026 | 00:00 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penguatan nilai tukar rupiah tidak cukup ditempuh melalui kebijakan moneter jangka pendek. 

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mendorong pemerintah membenahi struktur ekonomi nasional dengan memperkuat sektor manufaktur, mendorong hilirisasi industri, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat terus berkurang.

"Indonesia telah memilih rupiah sebagai mata uang nasional. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukarnya di tengah dinamika ekonomi global," kata Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.


Menurutnya, tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS dalam dua dekade terakhir bukan hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga menunjukkan perlunya pembenahan struktur ekonomi nasional yang selama ini masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.

Karena itu, Kamrussamad menilai kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi memiliki fondasi yang lebih kuat.

"Kalau industri manufaktur berkembang, maka penciptaan lapangan kerja formal juga akan meningkat secara signifikan. Ini yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional," kata Kamrussamad  

Ia menambahkan, kebijakan hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor energi, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan perlu terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia.

Selain itu, Kamrussamad mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui kerja sama bilateral maupun regional, termasuk dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

"Secara bertahap kita harus memperbesar penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu mata uang saja," pungkas Kamrussamad.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya