Sejumlah aliansi mahasiswa saat melakukan unjuk rasa (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)
Perjuangan mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah membutuhkan konsistensi dan kontinuitas agar aspirasi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pengambil kebijakan.
Menurut pengamat politik Adi Prayitno, demonstrasi tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan secara instan. Sebab, pemerintah juga memiliki data, pertimbangan, dan referensi tersendiri dalam mengambil keputusan.
"Unjuk rasa mungkin tidak langsung didengarkan oleh pemerintah sebagai keputusan yang mesti diubah. Karena pemerintah juga punya data dan referensi," kata Adi Prayitno lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 17 Juni 2026.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu mengatakan, kelompok mahasiswa tidak boleh patah semangat jika tuntutan yang disampaikan belum langsung direspons. Dalam sistem demokrasi, perubahan sering kali membutuhkan proses panjang dan dilakukan melalui berbagai bentuk tekanan publik yang berkelanjutan.
"Kalau hari ini tidak didengarkan, besok datang lagi. Besok protes lagi. Aspirasi disampaikan secara terbuka dan dengan cara-cara yang elegan. Karena perjuangan politik apa pun di negara kita membutuhkan konsistensi, komitmen, dan kontinuitas," ujarnya.
Adi mengaku memahami betul dinamika perjuangan mahasiswa karena pernah merasakan langsung menjadi aktivis yang turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
"Pengalaman kita di jalanan aspal, kulit jadi hitam, harus menghadapi water cannon dan seterusnya. Kita memahami bahwa dibutuhkan begitu banyak langkah dan protes agar kekuasaan melihat bahwa masukan yang datang dari mahasiswa dan kelompok kritis cukup rasional dan layak dipertimbangkan," katanya.
Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa mahasiswa juga perlu memahami bahwa pemerintah memiliki sudut pandang dan keyakinan yang belum tentu sama dengan kelompok pengkritik.
"Kalau kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok demokrasi punya keyakinan terkait penilaian mereka terhadap pemerintah, kita juga harus memahami bahwa pemerintah punya keyakinan dan fakta yang mungkin berbeda," jelasnya.
Karena itu, ia memandang perlu adanya ruang pertemuan antara kelompok yang berada di dalam kekuasaan dan kelompok di luar kekuasaan yang menjalankan fungsi kontrol melalui kritik dan protes.
"Di antara dua mazhab ini, mazhab orang dalam kekuasaan dan mazhab orang luar kekuasaan yang menjadi kelompok protes, menurut saya memang harus ada titik temu," tuturnya.
Adi berharap berbagai aksi dan kritik yang terus disampaikan mahasiswa dapat mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang masih dihadapi bangsa.
"Kita berharap dari lubuk hati yang paling dalam, di antara begitu banyak protes yang dilakukan mahasiswa, secara perlahan pemerintah juga melihat secara seksama bahwa memang ada persoalan yang cukup serius di negara kita yang harus segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan," pungkasnya.
