Berita

Rapat Panja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2027. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Banggar DPR Minta Reformasi Fundamental Ekonomi, Soroti Rupiah yang Terus Melemah

RABU, 17 JUNI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi secara konsisten dalam dua dekade terakhir dinilai menjadi sinyal perlunya reformasi fundamental ekonomi nasional. Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dianggap tidak lagi cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Negara, Defisit, dan Pembiayaan dalam RAPBN 2027.

Anggota Banggar DPR RI, Kamrussamad, menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fondasi ekonomi nasional agar mampu mendorong pertumbuhan yang lebih produktif sekaligus menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas.


"Fundamental ekonomi kita harus benar-benar direformasi secara jelas. Jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka lapangan kerja formal tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan," ujar Kamrussamad di Gedung DPR, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia juga menyoroti tren depresiasi nilai tukar Rupiah yang terus berlanjut dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.

"Artinya, depresiasi nilai tukar Rupiah terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu," katanya.

Karena itu, Kamrussamad berharap penyusunan RAPBN 2027 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada perbaikan fundamental dan peningkatan daya saing nasional.

Menurutnya, agenda reformasi ekonomi membutuhkan dukungan politik yang kuat, baik dari pemerintah maupun seluruh fraksi di DPR, agar arah pembangunan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

"Kita membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi serta kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar navigasi ekonomi nasional dapat diperbaiki dan diarahkan menuju pertumbuhan yang lebih sehat," pungkasnya.


Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Swiss Tantang Argentina Usai Singkirkan Kolombia Lewat Drama Adu Penalti

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:45

Kemesraan Prabowo-Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:30

Khayal Seorang Revolusioner

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:15

Pengalaman Demokrasi India jadi Inspirasi Penting Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:53

Sikap Tegas Rektor Untan Jalankan Statuta Universitas Tuai Apresiasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:23

Belajar dari Koperasi Pertanian Jepang

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:58

Prabowo: Saya adalah Pengagum Pribadi Shri Narendra Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:31

Kisah Seorang Anak Buruh Harian Lepas

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:13

Bahayakan Nyawa Banyak Orang, DPR Desak Polisi Berantas Maling Besi

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:59

Tinjau TPA Jatiwaringin

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:39

Selengkapnya