Berita

Rapat Panja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2027. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Bisnis

Banggar DPR Minta Reformasi Fundamental Ekonomi, Soroti Rupiah yang Terus Melemah

RABU, 17 JUNI 2026 | 12:01 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi secara konsisten dalam dua dekade terakhir dinilai menjadi sinyal perlunya reformasi fundamental ekonomi nasional. Ketergantungan pada konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dianggap tidak lagi cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah yang membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Negara, Defisit, dan Pembiayaan dalam RAPBN 2027.

Anggota Banggar DPR RI, Kamrussamad, menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fondasi ekonomi nasional agar mampu mendorong pertumbuhan yang lebih produktif sekaligus menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas.


"Fundamental ekonomi kita harus benar-benar direformasi secara jelas. Jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka lapangan kerja formal tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan," ujar Kamrussamad di Gedung DPR, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia juga menyoroti tren depresiasi nilai tukar Rupiah yang terus berlanjut dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu segera dibenahi.

"Artinya, depresiasi nilai tukar Rupiah terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu," katanya.

Karena itu, Kamrussamad berharap penyusunan RAPBN 2027 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada perbaikan fundamental dan peningkatan daya saing nasional.

Menurutnya, agenda reformasi ekonomi membutuhkan dukungan politik yang kuat, baik dari pemerintah maupun seluruh fraksi di DPR, agar arah pembangunan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

"Kita membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi serta kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar navigasi ekonomi nasional dapat diperbaiki dan diarahkan menuju pertumbuhan yang lebih sehat," pungkasnya.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya