Berita

Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan tiga orang, yakni M. Thobahul Aftoni, Saiful Hakim, dan Subadri ke Polda Metro Jaya. (Foto: Istimewa)

Politik

Kader PPP Lapor Polda Metro Jaya atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Muktamar

SELASA, 16 JUNI 2026 | 21:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan tiga orang, yakni M. Thobahul Aftoni, Saiful Hakim, dan Subadri ke Polda Metro Jaya, atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan muktamar pada 27 September 2025 lalu.

Laporan tersebut didampingi oleh kuasa hukum para pelapor, Syamsul Ma’arif Wijaya. 

Menurut Syamsul, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari berbagai daerah yang dicantumkan dalam sejumlah dokumen muktamar, termasuk daftar hadir dan dokumen lainnya.


“Hari ini ada lima orang yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, serta Ketua Umum PP GPK,” kata Syamsul usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Selasa 16 Juni 2026.

Syamsul menjelaskan, jumlah korban yang diduga mengalami pemalsuan tanda tangan sebenarnya mencapai ratusan pengurus DPC PPP di berbagai daerah. Namun untuk tahap awal, baru lima orang yang secara resmi memberikan laporan kepada kepolisian.

“Korban sebenarnya ada sekitar 200 DPC dari berbagai daerah. Hari ini yang melapor baru lima orang dan ke depan kemungkinan akan bertambah seiring proses pendataan dan pengumpulan bukti,” ujarnya.

Menurutnya, dokumen yang diduga memuat tanda tangan palsu tersebut digunakan dalam proses hukum yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN). Karena itu, pihaknya menilai para korban mengalami kerugian baik secara hukum maupun moral.

“Ini menyangkut integritas para ketua DPC dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap mereka,” katanya.

Adapun lima pelapor yang telah membuat laporan antara lain Fadli selaku Ketua DPC PPP Indramayu, Imam Fauzan A. Uskara selaku Ketua Umum PP GPK sekaligus Bendahara Umum, Akhdan selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Ansori selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Seluma, Bengkulu, serta M. Rifki Saefudin selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Cirebon.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya