Berita

Logo Badan Gizi Nasional (BGN). (Foto: BGN)

Politik

Kompas-RI Mendadak Ralat Isu Dugaan Kader PDIP Terlibat MBG

SELASA, 16 JUNI 2026 | 17:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompas-RI) akhirnya angkat bicara untuk meluruskan gaduh dugaan komersialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Kompas-RI secara terbuka mengakui adanya kekeliruan terkait tudingan yang sempat dialamatkan kepada sejumlah kader PDIP di wilayah tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, Koordinator Lapangan Kompas-RI, Al Ghi menyebut tuduhan keterlibatan kader partai berlambang banteng moncong putih dalam pelaksanaan program MBG di Banyuwangi tidak terbukti.


"Kami menyampaikan kekeliruan atas dugaan, lebih tepatnya tuduhan adanya keterlibatan sejumlah kader PDIP dalam pelaksanaan program MBG di Banyuwangi," ujar Al Ghi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut Al Ghi, para kader PDIP Banyuwangi justru terbukti tegak lurus menjalankan Instruksi DPP PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026. Instruksi super ketat dari pusat tersebut melarang keras segala bentuk pemanfaatan program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

Atas kepatuhan tersebut, Kompas-RI pun melayangkan apresiasi kepada jajaran pengurus dan kader PDIP di Banyuwangi yang dinilai komitmen menjaga marwah instruksi partai.

"Semoga ini menjadi pembelajaran bersama agar kita semua tetap menjadi agent of control atas kebijakan dan program-program yang dijalankan pemerintah. Adapun bagi PDIP, semoga tetap bisa menjadi check and balances dalam mengawal kebijakan pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Kompas-RI sempat menyuarakan kecurigaan adanya indikasi keterlibatan oknum kader PDIP dalam lingkaran program nasional tersebut di Banyuwangi.

Al Ghi berdalih, tudingan awal yang mereka layangkan murni sebagai bentuk fungsi pengawasan dari elemen pemuda dan mahasiswa.

"Aspirasi kami murni untuk menjaga agar program nasional yang diperuntukkan bagi peningkatan gizi anak-anak tidak bergeser menjadi instrumen bisnis para pemburu rente," pungkas Al Ghi mengklarifikasi.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya