Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Dok Kemenkeu)

Politik

DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun Tahun Depan

SENIN, 15 JUNI 2026 | 23:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 pada Senin, 15 Juni 2026.

"Komisi XI DPR menyetujui pagu Kemenkeu dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 Rp49.801.124.984.000," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR, Senin 15 Juni 2026.

Berikut rincian penggunaan pagu anggaran tersebut:


Berdasarkan Program

- Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp36,3 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,62 triliun
- Pengelolaan Belanja Negara: Rp14,1 miliar
- Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp194,7 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp47,94 triliun

Berdasarkan Fungsi

- Fungsi Layanan Umum: Rp45,52 triliun
- Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp36,3 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,62 triliun
- Pengelolaan Belanja Negara: Rp14,1 miliar
- Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp194,7 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp43,66 triliun
- Fungsi Ekonomi: Rp284,7 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp2 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp282,7 miliar
- Fungsi Pendidikan: Rp4 triliun
- Dukungan Manajemen: Rp4 triliun

Dengan masing-masing Eselon I dan Badan Layanan Umum atau BLU Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal dan BLU LPDB: Rp31,83 triliun
- Inspektorat Jenderal: Rp32,6 miliar
- Direktorat Jenderal Anggaran: Rp33,1 miliar
- Direktorat Jenderal Pajak: Rp5,4 triliun
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Rp2,81 triliun
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Rp36,1 miliar
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta BLU LDKPI: Rp85,9 miliar
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BPDP, BPDLH: Rp7,08 triliun
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BLU LMAN: Rp724,3 miliar
- BPPK dan BLU PKN STAN: Rp329,5 miliar
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Rp36,9 miliar
- Lembaga National Single Window: Rp119,5 miliar
- Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Rp55,7 miliar
- Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan: Rp1,22 triliun.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya