DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun Tahun Depan

SENIN, 15 JUNI 2026 | 23:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2027 pada Senin, 15 Juni 2026.

"Komisi XI DPR menyetujui pagu Kemenkeu dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 Rp49.801.124.984.000," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR, Senin 15 Juni 2026.

Berikut rincian penggunaan pagu anggaran tersebut:

Berdasarkan Program

- Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp36,3 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,62 triliun
- Pengelolaan Belanja Negara: Rp14,1 miliar
- Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp194,7 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp47,94 triliun

Berdasarkan Fungsi

- Fungsi Layanan Umum: Rp45,52 triliun
- Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi: Rp36,3 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1,62 triliun
- Pengelolaan Belanja Negara: Rp14,1 miliar
- Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp194,7 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp43,66 triliun
- Fungsi Ekonomi: Rp284,7 miliar
- Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp2 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp282,7 miliar
- Fungsi Pendidikan: Rp4 triliun
- Dukungan Manajemen: Rp4 triliun

Dengan masing-masing Eselon I dan Badan Layanan Umum atau BLU Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal dan BLU LPDB: Rp31,83 triliun
- Inspektorat Jenderal: Rp32,6 miliar
- Direktorat Jenderal Anggaran: Rp33,1 miliar
- Direktorat Jenderal Pajak: Rp5,4 triliun
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Rp2,81 triliun
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Rp36,1 miliar
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta BLU LDKPI: Rp85,9 miliar
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BPDP, BPDLH: Rp7,08 triliun
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BLU LMAN: Rp724,3 miliar
- BPPK dan BLU PKN STAN: Rp329,5 miliar
- Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Rp36,9 miliar
- Lembaga National Single Window: Rp119,5 miliar
- Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Rp55,7 miliar
- Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan: Rp1,22 triliun.

Berita

Politik

DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun Tahun Depan

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan