Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. (Foto: Istimewa)
Wacana mengenai adanya kekuatan elite global yang bekerja di balik layar politik dan ekonomi dunia kembali mengemuka.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia hanyalah instrumen dari kelompok yang lebih besar yang disebutnya sebagai Committee 300.
Menurut Amir, kelompok tersebut memiliki agenda besar membentuk New World Order atau Tatanan Dunia Baru melalui penguasaan sumber daya alam, sistem keuangan global, serta pengaruh terhadap institusi pemerintahan di berbagai negara.
“IMF dan Bank Dunia hanyalah alat. Di atas mereka ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur arah kebijakan global,” kata Amir, dikutip Minggu 14 Juni 2026.
Istilah Committee 300 pertama kali populer melalui buku yang ditulis mantan perwira intelijen Inggris John Coleman pada awal 1990-an. Dalam bukunya, Coleman mengklaim terdapat kelompok elite internasional yang beranggotakan tokoh-tokoh berpengaruh dunia yang secara rahasia mengendalikan arah politik dan ekonomi global.
Committee 300 meyakini bahwa berbagai konflik, krisis ekonomi, hingga pergantian rezim di sejumlah negara merupakan bagian dari agenda besar kelompok tersebut.
Dalam narasi yang berkembang, Raja Inggris disebut sebagai salah satu figur sentral yang memiliki pengaruh terhadap jaringan global tersebut. Amir Hamzah bahkan menyebut Raja Charles III sebagai pemimpin terkini Committee 300.
Salah satu alasan Committee 300 mendapat perhatian di Indonesia tidak terlepas dari pengalaman bangsa saat menghadapi krisis moneter 1997-1998.
Pada masa itu, Indonesia menerima paket bantuan IMF yang disertai berbagai persyaratan melalui Letter of Intent (LoI). Kebijakan tersebut memicu perdebatan panjang karena sebagian kalangan menilai syarat-syarat IMF ikut mempercepat restrukturisasi ekonomi yang berdampak luas terhadap dunia usaha nasional.
Dalam pandangan Amir, terdapat upaya untuk mengulang pola yang sama terhadap Indonesia. Namun ia menilai Presiden Prabowo Subianto mengambil posisi berbeda dengan menolak ketergantungan terhadap skema bantuan internasional yang dinilai dapat mengurangi kedaulatan ekonomi nasional.
“Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dan tidak boleh masuk kembali ke jebakan yang sama seperti tahun 1998,” kata Amir.
