Reformasi Jilid 2 Bukan Solusi Atasi Pelemahan Rupiah

Mengemukanya wacana Reformasi Jilid 2 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di daerah, oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah, dinilai sebagai respon yang tidak memberikan solusi.

Pengamat politik Ayip Tayana menuturkan, wacana yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah dan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tidak serta merta mengubah kondisi fiskal Indonesia.

"Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin," ujar Ayip kepada RMOL, Jumat, 12 Juni 2026.

"Jika Rupiah melemah, lalu jawabannya Reformasi Jilid 2 maka itu bukan solusi, itu malah bagian dari masalah itu tersendiri," sambungnya. 

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional ini menjelaskan, aksi mahasiswa justru bisa berdampak pada ketidakstabilan politik, dan memengaruhi aliran dana asing akan terhambat masuk ke dalam negeri.

"Pasar keuangan ini sangat sensitif, dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri," terangnya. 

Terlebih, Ayip memandang jika tuntutan mahasiswa itu berakhir pada wacana pelengseran kekuasaan menjadi tak relevan lagi dengan masalah ekonomi hari ini. 

"Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika (fluktuasi) rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan," tuturnya. 

Ayip melihat kondisi ekonomi hari ini berbeda jauh dengan krisis moneter 1998. Meski ada tantangan ekonomi, tetapi dukungan terhadap pemerintahan masih tetap kuat, dan tidak ada krisis legitimasi politik. Oleh karena itu, upaya pelengseran kekuasaan itu akan sulit terjadi.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi parpolnya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik. Jadi (pelengseran) sulit terjadi," demikian Ayip.