Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (Foto: Dok Bidhumas Polda Metro Jaya)
Sebanyak 4.151 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa yang akan berlangsung di kawasan Bundaran HI dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 12 Juni 2026.
Jumlah tersebut terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI yang disiagakan untuk mengantisipasi berbagai dinamika selama aksi berlangsung.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.
"Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif," kata Budi.
Ia menegaskan Polda Metro Jaya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran aparat, lanjutnya, bertujuan memastikan aksi berjalan aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
"Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya," ujarnya.
Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi aksi.
"Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan," jelas Budi.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI) berencana menyampaikan lima tuntutan dalam aksi tersebut, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyebut tuntutan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.
"Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," kata Yatalathof dalam keterangannya.
