Berita

Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)

Politik

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 23:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan untuk terus diperkuat setelah terungkap kasus dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan kawan-kawan.

Koordinator Nasional (Kornas) Pemuda Timur salah satu yang mendorong adanya pengawasan ketat MBG sebagai program prioritas di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menilai Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang baik dan harus didukung seluruh elemen bangsa. Namun, karena program ini menggunakan anggaran negara yang besar dan menyangkut kepentingan publik, maka pengawasan harus dilakukan secara ketat," ujar pengurus Kornas Pemuda Timur, Zainal Irfandi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurutnya, MBG merupakan kebijakan yang memiliki dampak positif bagi masa depan Bangsa, karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat melalui pelibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

Karena itu, Zainal menegaskan dorongan yang disampaikan Kornas Pemuda Timur ini dalam rangka memperbaiki pelaksanaan MBG agar benar-benar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Lebih dari itu, dia mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar dapat menindaklanjuti informasi dari mantan Wakil Ketua BGN yang juga ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, yang menyatakan dugaan keterlibatan puluhan nama pejabat.

"Kami mendukung Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti seluruh informasi, keterangan, maupun dugaan yang disampaikan Sony Sonjaya terkait 26 nama yang turut terlibat dalam kasus yang terjadi di BGN," tuturnya.

"Semua pihak yang disebut harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum perlu mengusut secara profesional, independen, dan transparan sehingga kebenaran dapat terungkap secara terang benderang," demikian Zainal menambahkan.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya