Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Dokumentasi Kemenkeu)

Bisnis

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 23:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menerima seluruh hasil pembahasan yang telah disepakati bersama DPR dalam penyusunan kerangka fiskal atau penyusunan RAPBN tahun depan.

"Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. 


Salah satu poin yang mengalami perubahan dalam pembahasan tersebut adalah target penerimaan negara. DPR dan pemerintah menyetujui kenaikan batas bawah rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 12,01 persen, lebih tinggi dibanding usulan awal KEM-PPKF sebesar 11,82 persen.

Sementara defisit anggaran tidak berubah. Pemerintah tetap merancang defisit APBN 2027 di level 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," ujar Purbaya.

Pada sisi makroekonomi, pemerintah juga masih memasang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. 

Di samping itu, nilai tukar Rupiah juga tidak mengalami revisi. Dalam KEM-PPKF 2027, kurs Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap diproyeksikan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar AS.

Berikut rincian KEM-PPKF 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR:

Postur APBN 2027

Pendapatan negara: 12,01-12,40 persen dari PDB (naik dari 11,82-12,40 persen)

Defisit APBN: 1,80-2,40 persen PDB (tetap)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi: 5,8-6,5 persen (tetap)

Inflasi: 1,5-3,5 persen (tetap)

Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5-7,3 persen (tetap)

Nilai tukar Rupiah: Rp16.800-Rp17.500 per Dolar AS (tetap)

Sasaran Pembangunan

Tingkat kemiskinan: 6-6,5 persen (tetap)

Kemiskinan ekstrem: 0 persen (tetap)

Tingkat pengangguran terbuka: 4,30-4,87 persen (tetap)

Rasio Gini: 0,362-0,367 (tetap)

Indeks modal manusia: 0,575 (tetap)

Indikator kesejahteraan petani: 0,8038 (tetap)

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen(tetap)

GNI per kapita: 5.800-5.840 Dolar AS (tetap)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,84 (tetap).


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya