KENAIKAN harga BBM nonsubsidi Pertamax hingga sekitar 32 persen pada Juni 2026, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,5 persen, telah menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan terhadap kelas menengah Indonesia.
Kedua kebijakan tersebut mungkin ditempuh untuk menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan nilai tukar rupiah.
Namun di saat yang sama, dampaknya dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik, penerimaan pajak, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam struktur sosial ekonomi Indonesia, kelas menengah menempati posisi yang unik. Mereka bukan kelompok yang menjadi sasaran utama bantuan sosial negara, tetapi juga bukan kelompok pemilik modal besar yang memiliki cadangan aset memadai untuk menghadapi gejolak ekonomi.
Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari gaji, usaha produktif, dan aktivitas profesional yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi riil.
Karena itu, ketika biaya hidup meningkat dan biaya pinjaman naik secara bersamaan, kelompok ini menjadi pihak yang paling rentan mengalami penurunan kesejahteraan.
Kenaikan harga Pertamax merupakan pukulan pertama yang secara langsung menggerus daya beli.
Meskipun Pertamax berstatus BBM nonsubsidi, pengguna utamanya berasal dari kalangan pekerja profesional, pegawai swasta, ASN, pelaku UMKM, dan berbagai lapisan kelas menengah perkotaan yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.
Kenaikan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter tidak hanya meningkatkan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga memperbesar biaya operasional usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dampak tersebut kemudian merembet ke berbagai sektor ekonomi. Dalam teori ekonomi dikenal konsep
cost-push inflation, yaitu inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi.
Ketika harga energi dan transportasi meningkat, biaya distribusi barang dan jasa ikut naik. Pelaku usaha pada akhirnya akan meneruskan sebagian beban tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga.
Akibatnya, kelas menengah tidak hanya membayar lebih mahal untuk bahan bakar, tetapi juga harus menghadapi kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, jasa, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Tekanan berikutnya datang dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,5 persen.
Dari perspektif kebijakan moneter, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi makro.
Namun bagi rumah tangga kelas menengah, kenaikan suku bunga berarti meningkatnya biaya kredit.
Cicilan rumah menjadi lebih mahal, bunga kredit kendaraan meningkat, biaya pinjaman usaha bertambah, dan ruang konsumsi rumah tangga semakin menyempit.
Kondisi ini menjadi semakin berat karena sebagian besar kelas menengah Indonesia tumbuh melalui akses terhadap pembiayaan.
Kepemilikan rumah, kendaraan, pendidikan anak, hingga pengembangan usaha sering kali bergantung pada fasilitas kredit.
Ketika suku bunga meningkat, sebagian pendapatan yang sebelumnya dapat digunakan untuk konsumsi atau investasi harus dialihkan untuk membayar kewajiban finansial yang lebih besar.
Dalam perspektif ekonomi Keynesian, kombinasi kenaikan harga energi dan suku bunga berpotensi menekan permintaan agregat.
Rumah tangga akan mengurangi konsumsi, menunda pembelian barang tahan lama, dan membatasi pengeluaran nonprimer.
Padahal konsumsi rumah tangga selama ini merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Ketika daya beli kelas menengah melemah, perlambatan ekonomi nasional menjadi risiko yang semakin nyata.
Fenomena tersebut sejalan dengan konsep
middle-class squeeze, yaitu kondisi ketika pertumbuhan pendapatan tidak mampu mengimbangi laju kenaikan biaya hidup.
Upah meningkat secara terbatas, sementara harga energi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan pokok terus naik.
Dalam situasi seperti ini, kemampuan menabung dan berinvestasi menurun, sementara rasa aman ekonomi semakin terkikis.
Dalam jangka panjang, sebagian keluarga kelas menengah berisiko mengalami mobilitas sosial ke bawah dan kembali masuk ke kelompok rentan.
Namun persoalan kelas menengah tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Dalam banyak kajian ekonomi politik, kelas menengah dipandang sebagai salah satu pilar utama stabilitas sosial dan demokrasi.
Teori modernisasi yang dikemukakan oleh Seymour Martin Lipset menunjukkan bahwa semakin berkembang kelas menengah suatu negara, semakin besar pula tuntutan terhadap pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kelas menengah memiliki karakter yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya.
Mereka umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akses informasi yang luas, jaringan sosial yang kuat, serta kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan politik secara lebih efektif.
Karena itu, ketika tekanan ekonomi berlangsung dalam waktu yang lama dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan semakin sulit dicapai, ketidakpuasan yang muncul tidak hanya berhenti pada persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berkembang menjadi ketidakpuasan politik.
Sejarah di berbagai negara menunjukkan bahwa perubahan politik sering kali tidak dimulai dari kelompok masyarakat yang paling miskin, melainkan dari kelas menengah yang mengalami penurunan kualitas hidup.
Ketika masyarakat merasa bahwa kerja keras, pendidikan, dan produktivitas tidak lagi menghasilkan peningkatan kesejahteraan, maka kepercayaan terhadap institusi dan kebijakan publik dapat mengalami erosi.
Kekecewaan terhadap meningkatnya biaya hidup, sulitnya memiliki rumah, terbatasnya peluang kerja berkualitas, dan menyempitnya mobilitas sosial dapat menjadi akumulasi ketidakpuasan yang mendorong tuntutan perubahan.
Dalam konteks Indonesia, kelas menengah selama ini merupakan penyangga utama stabilitas ekonomi sekaligus stabilitas politik.
Mereka membayar pajak, menggerakkan konsumsi, menopang UMKM, serta menjadi basis tenaga profesional dan wirausaha nasional.
Oleh karena itu, pelemahan kelas menengah bukan sekadar persoalan berkurangnya daya beli, melainkan persoalan strategis yang menyangkut keberlanjutan pembangunan nasional.
Di sinilah letak persoalan yang perlu menjadi perhatian serius.
Ketika tekanan ekonomi terus meningkat tanpa adanya kebijakan yang mampu menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang mobilitas sosial, maka kelas menengah dapat berubah menjadi bara perubahan politik.
Bukan karena faktor ideologis semata, melainkan karena adanya kesenjangan antara harapan hidup yang lebih baik dengan realitas ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.
Oleh karena itu, kenaikan harga energi dan suku bunga tidak seharusnya dipandang semata sebagai instrumen teknokratis pengelolaan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi selalu memiliki konsekuensi sosial dan politik.
Ketika dampaknya terkonsentrasi pada kelompok kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, maka efek yang muncul tidak hanya berupa perlambatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga potensi meningkatnya ketidakpuasan sosial yang dapat memengaruhi dinamika politik di masa depan.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh stabilitas fiskal atau kuatnya nilai tukar mata uang, tetapi juga oleh kemampuan menjaga optimisme masyarakat kelas menengahnya.
Sebab ketika kelas menengah kehilangan harapan terhadap masa depan ekonomi mereka, yang terancam bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga stabilitas sosial dan politik yang selama ini menjadi fondasi pembangunan Indonesia.
Dalam konteks inilah, tsunami ekonomi yang menerpa kelas menengah berpotensi berubah menjadi bara perubahan politik yang dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar angka-angka dalam statistik ekonomi.
*Direktur Jakarta Institute
