Berita

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Politik

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 13:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Indonesia membeli sistem rudal BrahMos dari India kembali menjadi sorotan menjelang kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Dikutip dari Malaysia Now, kunjungan tersebut diagendakan pada 7-8 Juli 2026 mendatang. 

Dalam kunjungan tersebut, kedua negara disebut akan memfinalisasi kontrak pengadaan rudal BrahMos yang rencananya ditempatkan di sejumlah jalur perairan strategis, termasuk Selat Malaka.

Di tengah berbagai klaim mengenai kemampuan rudal supersonik tersebut, Konsultan Marapi Consulting and Advisory yang memiliki spesialisasi di bidang industri dan pasar pertahanan, Alman Helvas Ali, mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan secara matang aspek fiskal dan kebutuhan strategis sebelum mengambil keputusan pengadaan.


Menurut Alman, kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu menopang peningkatan belanja pertahanan secara signifikan.

"Pengeluaran pertahanan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, perencanaan pertahanan strategis, dan faktor teknologi. Keputusan untuk pengadaan sistem rudal tunggal tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesehatan keuangan negara," ujarnya dalam keterangan yanhg dikutip redaksi di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.

Sorotan tersebut muncul karena rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer. Batasan itu diterapkan untuk mematuhi aturan internasional Missile Technology Control Regime (MTCR).

Meski memiliki keunggulan kecepatan hingga Mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara, jangkauan tersebut dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang membentang sangat luas.

Dari sisi kemampuan operasional, sejumlah pihak juga mempertanyakan efektivitas sistem tersebut dalam skenario pertempuran modern. Penggunaan BrahMos oleh India dalam konflik dengan Pakistan pada Mei 2025 disebut memunculkan sejumlah catatan, termasuk laporan mengenai rudal yang mengalami penyimpangan lintasan akibat gangguan elektronik.

Di dalam negeri, pengadaan BrahMos juga menuai perhatian dari kalangan pengamat pertahanan. Analis Indonesia Institute for Defense and Strategic Studies (Lesperssi), Beni Sukadis, sebelumnya menyoroti kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem tersebut, termasuk aspek pemeliharaan kendaraan peluncur agar kemampuan tempur dapat terjaga dalam jangka panjang.

Selain itu, efektivitas tambahan yang diberikan BrahMos dibandingkan sistem yang saat ini dimiliki TNI AL juga menjadi bahan diskusi. Saat ini, TNI AL mengoperasikan rudal anti-kapal Exocet MM40 Block-3 buatan Prancis yang memiliki jangkauan sekitar 180 hingga 200 kilometer. Dengan demikian, BrahMos memberikan tambahan jangkauan sekitar 90 hingga 110 kilometer, namun dengan nilai investasi yang jauh lebih besar.

Rencana pembelian tiga sistem rudal BrahMos diketahui melibatkan fasilitas pinjaman dari bank nasional India senilai 450 juta dolar AS. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan kontrak penjualan tiga sistem serupa kepada Filipina pada 2022 yang mencapai 375 juta Dolar AS.

Perbedaan nilai kontrak tersebut memunculkan pertanyaan mengenai faktor yang menyebabkan kenaikan harga, apakah terkait peningkatan spesifikasi, paket dukungan operasional, atau komponen lainnya.

Bagi Alman, persoalan utama bukan semata harga, melainkan kemampuan negara dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan kesehatan fiskal. Ia menilai setiap pengadaan alutsista harus ditempatkan dalam kerangka strategi pertahanan jangka panjang serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa setiap investasi pertahanan benar-benar memberikan nilai strategis yang sepadan, tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap anggaran negara di masa mendatang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya