Berita

Ilustrasi SPBU. (Foto: RMOL)

Politik

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 13:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menuai beragam respons, termasuk dari kalangan ekonom.

Ekonom Dipo Satria Ramli menilai kenaikan harga Pertamax kali ini cukup mengejutkan karena diumumkan secara mendadak dan besarnya kenaikan dinilai cukup memberatkan masyarakat.

"Kenaikan harga Pertamax cukup mengagetkan buat banyak orang. Kok dinaikkan malam-malam, sepertinya cukup dadakan," kata Dipo Satria Ramli lewat video singkatnya di kanal Youtube, Kamis, 11 Juni 2026.


Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai sekitar 30 persen merupakan beban yang tidak ringan bagi siapa pun. Dipo melihat risiko terbesar dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perpindahan konsumen secara besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah, yakni sekitar Rp10.000 per liter.

Ia menilai selisih harga yang terlalu lebar antara Pertalite dan Pertamax berpotensi mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih ekonomis. 

"Sekarang dengan harga Rp16.000, loncatannya begitu besar," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Dipo, berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah apabila jumlah pengguna Pertalite melonjak signifikan. Meski pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dan pembatasan pembelian Pertalite, ia menilai perpindahan konsumen tetap sulit dihindari.

"Pada akhirnya ini bisa menyulitkan pemerintah. Memang saat ini pemerintah sudah memiliki sistem yang lebih baik untuk Pertalite, ada aplikasi dan proses verifikasi. Tetapi saya rasa banyak yang akan berpindah ke Pertalite," tuturnya.

Selain beralih ke BBM bersubsidi, Dipo juga melihat sebagian masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif untuk menekan pengeluaran transportasi di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Pilihan lainnya adalah beralih ke listrik sekalian," pungkasnya.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya