Berita

Tersangka OTT ASN BPK (RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Pejabat BPK Sumsel Resmi Kenakan Rompi Oranye Tahanan KPK

KAMIS, 11 JUNI 2026 | 11:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Agusz Dewanggara alias Angga, hingga pejabat BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) resmi mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 11 Juni 2026.

Berdasarkan pantauan RMOL, dua tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap dalam audit pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.15 WIB.

Kedua tersangka tersebut adalah Titin Rita Lestari selaku Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel dan Augus Dwianggara alias Angga selaku pihak swasta. Keduanya tampak mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan diborgol.


Berdasarkan informasi yang diperoleh, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara hasil OTT. Selain Titin dan Angga, dua tersangka lainnya adalah Bupati Muara Enim Edison serta Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tahun 2026.

Edison dan Abi sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim.

OTT terhadap sejumlah ASN BPK merupakan pengembangan dari OTT sebelumnya yang menjerat Bupati Muara Enim. Dalam operasi lanjutan tersebut, KPK mengamankan lima ASN BPK yang diduga menerima suap untuk menutupi temuan audit atas sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka dari 10 orang yang terjaring OTT, yakni Edison (Bupati Muara Enim), Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Adi Triyadi (orang kepercayaan sekaligus keponakan Edison), dan Cory Erin Hardi (Marketing PT Millenium Solusi Abadi).

Dari operasi tersebut, KPK menyita uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, saldo rekening, serta barang bukti elektronik dengan nilai total sekitar Rp1,9 miliar.

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima KPK. Pada 6 Juni 2026, Abi diduga menerima uang tunai Rp500 juta dari Cory di sebuah hotel di Jakarta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek pengadaan sebelumnya dan upaya mempertahankan hubungan bisnis agar perusahaan terkait kembali memperoleh proyek pemerintah.

Dalam pengembangannya, KPK menduga Abi atas perintah Edison juga menerima setoran dari sejumlah rekanan Pemkab Muara Enim. Dana tersebut diduga disamarkan melalui rekening nominee dan transaksi tunai, kemudian didistribusikan dengan skema tertentu kepada sejumlah pihak.

KPK juga menduga penyerahan uang kepada Edison dilakukan melalui penarikan tunai dari rekening nominee yang disalurkan melalui beberapa perantara, termasuk orang kepercayaan dan kerabatnya. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Edison.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya