Berita

Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli (kedua dari kanan). (Foto: Dokumentasi Adidaya Institute)

Politik

Survei Adidaya Institute:

Mayoritas Publik Dukung Program MBG dan KDKMP

RABU, 10 JUNI 2026 | 23:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Merujuk survei yang dilakukan Adidaya Institute pada Mei 2026, sebanyak 68,2 persen responden puas dengan kinerja Presiden sementara 27,1 persen menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja kedua pimpinan negara tersebut. 

“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2 persen puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” kata Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli dalam keterangan pers yang diterima redaksi di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026. 

Survei juga menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8 persen responden memilih Purbaya sebagai Menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat.


“Purbaya menjadi menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” ucap Fadhli. 

Fadhli menilai kepuasan publik ini juga dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei mencatat sebanyak 68,8 persen responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja dengan baik dan optimal dalam memberantas korupsi. Bersamaan dengan itu, sekitar 62,5 persen responden juga yakin penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan adil. 

“Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir, dimana Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dicopot dan dicokok Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.    

Karena itu, berdasarkan hasil survei tadi, publik pun tak terlalu menuntut agenda reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat, hanya 48,1 persen responden yang setuju reshuffle harus dilakukan saat ini. Sebanyak 32,1 persen justru menolak jika reshuffle kembali dilakukan Presiden Prabowo. 

“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada menteri-menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” ungkap dia. 

Sejalan dengan cukup tingginya angka kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi juga demikian. Hasil survei Adidaya Institute mencatat 61,1 persen responden percaya bahwa kondisi ekonomi rumah tangga secara umum lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu sebanyak 59,6 responden juga meyakini kondisi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo berhasil mengalami peningkatan. 

“Ada relevansi antara angka kepuasan kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan kepercayaan responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dengan kondisi ekonomi nasional. Publik percaya Presiden Prabowo bekerja secara optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” jelasnya. 

Karena itu, bagi Fadhli, mayoritas responden pun percaya keberhasilan program swasembada beras bakal tercapai kembali di tahun ini. Statistik survei mencatat sebanyak 68,6 persen responden meyakini agenda swasembada beras akan kembali dicapai pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun ini. 

Untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, mayoritas responden pun berharap pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebanyak 63,2 persen responden menolak atau tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM lantaran naiknya harga minyak dunia imbas perang Iran melawan Amerika-Israel. 

“Sebanyak 63,2 persen responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya. 

Publik Dukung MBG dan KDKMP

Survei Adidaya Indonesia tersebut juga menunjukkan fakta besarnya dukungan publik terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan survei, rerata lebih dari 70 persen responden mendukung ketiga program unggulan itu. 

“Tidak seperti di sosial media yang riuh dengan pesimisme, di dunia nyata, mayoritas publik justru mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran. Statistik surveinya bahkan sangat menarik dan membanggakan,” ucap Fadhli.

Pada program MBG, sebanyak 71,5 persen responden tampak memberi dukungan kepada program tersebut. Selanjutnya sekitar 75,6 persen responden mendukung KDKMP dan 93,3 persen menyatakan dukungan pada program CKG. 

“Hasil survei sangat mengagumkan. 71,5 persen setuju MBG, 75,6 persen menyetujui KDKMP dan 93,3 persen mendukung program CKG. Di tengah tingginya kritik dan keluhan di media-sosial media, angka persetujuan responden ini tentu menjadi modal dukungan keberlanjutan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelasnya lagi. 

Menurut calon Doktor ilmu Statistik ini, sebanyak 67,6 persen responden percaya bahwa program MBG berdampak langsung pada keluarga. Pun demikian pada program CKG, sebanyak 82,6 persen responden yakin program tersebut berdampak kepada keluarga. Hanya pada program KDKMP, publik tak yakin program tersebut bermanfaat langsung bagi keluarga. 

“Mayoritas responden juga percaya program MBG dan CKG bakal berdampak langsung pada keluarga. Hanya pada program KDKMP, keraguan publik atas dampak langsung pada keluarga berada pada level yang cukup tinggi. Itu artinya lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positif MBG ketimbang kelompok yang menolak MBG,” beber Fadhli. 

Namun demikian, responden tetap menyoroti problem tata kelola sebagai masalah yang paling utama. Dalam konteks program MBG, sebanyak 24,9 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama. Sementara pada konteks KDKMP, sekitar 23,1 persen responden menjadikan tata kelola organisasi sebagai masalah utama. Hanya pada program CKG, sebanyak 32,2 persen responden justru memilih sosialisasi sebagai permasalahan utama. 

“Semua responden sepakat masalah utama ada pada tata kelola organisasi, baik pada program MBG maupun KDKMP. Karena itu, pesannya sungguh sangat sederhana: program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran harus terus berjalan,” tuturnya.  

Terkait isu makar, mayoritas responden tampak tidak simpatik dengan upaya makar yang ramai terdengar di media dan sosial media. Sebanyak 62,5 persen responden tidak setuju bila ada pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Prabowo-Gibran di tengah jalan (makar). 

“Secara statistik, mayoritas responden menolak upaya makar terhadap Prabowo-Gibran. Ini boleh jadi sinyalemen mayoritas rakyat memang masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo,” pungkas dia.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya