Berita

Pegiat sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri. (Foto: Dok. Pribadi)

Bisnis

DSI Mulai Tunjukkan Efek Kebijakan Prabowo: Saham Sawit di Singapura Rontok

RABU, 10 JUNI 2026 | 19:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak nyata di pasar regional. 

Salah satu indikasinya adalah koreksi tajam saham sejumlah perusahaan perkebunan dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dan memiliki bisnis berbasis sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Pegiat sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai gejolak tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis.


Menurut Andri, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini berangkat dari semangat pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Berita rontoknya saham di Bursa Efek Singapura terutama perusahaan-perusahaan sawit dan CPO yang mempunyai lahan di Indonesia, tidak mengejutkan kita," kata Andri kepada RMOL, Rabu 10 Juni 2026.

Menurut Andri, hal ini terjadi karena kebijakan Presiden Prabowo yang melakukan langkah yang sangat revolusioner dalam rangka mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional kita dengan berbasis pada pelaksanaan konstitusi," 

Ia menjelaskan, pasar merespons secara langsung perubahan tata kelola ekspor yang dilakukan pemerintah Indonesia karena kebijakan tersebut berpotensi mengubah pola bisnis yang selama ini dijalankan perusahaan-perusahaan eksportir.

Menurut Andri, melalui kebijakan baru tersebut seluruh komoditas strategis yang dihasilkan di Indonesia harus terlebih dahulu dijual kepada DSI. Selanjutnya DSI yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal ke pasar internasional.

"Dengan kebijakan itu, setiap komoditi yang dihasilkan di Indonesia harus dijual ke DSI, yang kemudian bertindak sebagai eksportir komoditi tersebut," kata Andri.

Andri menyebut sejumlah emiten berbasis perkebunan dan komoditas yang tercatat di Singapura mengalami tekanan pasar setelah kebijakan tersebut diumumkan. Menurutnya, koreksi harga saham mencerminkan kekhawatiran investor terhadap perubahan mekanisme perdagangan yang selama ini berlaku.

Ia menyebut beberapa perusahaan seperti First Resources Ltd, Golden Agri, MP Evans Group, AEP Plantation, dan Wilmar International mengalami penurunan nilai saham dalam beberapa hari perdagangan terakhir.

Bagi Andri, situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia mulai berdampak terhadap struktur bisnis komoditas yang selama ini sangat bergantung pada ekspor langsung dari Indonesia ke pasar global.

"Jadi penetapan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI itu akan membuat kekuatan pemerintah bertambah untuk kepentingan nasional," kata mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) itu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya