Berita

Pegiat sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri. (Foto: Dok. Pribadi)

Bisnis

DSI Mulai Tunjukkan Efek Kebijakan Prabowo: Saham Sawit di Singapura Rontok

RABU, 10 JUNI 2026 | 19:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak nyata di pasar regional. 

Salah satu indikasinya adalah koreksi tajam saham sejumlah perusahaan perkebunan dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dan memiliki bisnis berbasis sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Pegiat sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai gejolak tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis.


Menurut Andri, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini berangkat dari semangat pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Berita rontoknya saham di Bursa Efek Singapura terutama perusahaan-perusahaan sawit dan CPO yang mempunyai lahan di Indonesia, tidak mengejutkan kita," kata Andri kepada RMOL, Rabu 10 Juni 2026.

Menurut Andri, hal ini terjadi karena kebijakan Presiden Prabowo yang melakukan langkah yang sangat revolusioner dalam rangka mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional kita dengan berbasis pada pelaksanaan konstitusi," 

Ia menjelaskan, pasar merespons secara langsung perubahan tata kelola ekspor yang dilakukan pemerintah Indonesia karena kebijakan tersebut berpotensi mengubah pola bisnis yang selama ini dijalankan perusahaan-perusahaan eksportir.

Menurut Andri, melalui kebijakan baru tersebut seluruh komoditas strategis yang dihasilkan di Indonesia harus terlebih dahulu dijual kepada DSI. Selanjutnya DSI yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal ke pasar internasional.

"Dengan kebijakan itu, setiap komoditi yang dihasilkan di Indonesia harus dijual ke DSI, yang kemudian bertindak sebagai eksportir komoditi tersebut," kata Andri.

Andri menyebut sejumlah emiten berbasis perkebunan dan komoditas yang tercatat di Singapura mengalami tekanan pasar setelah kebijakan tersebut diumumkan. Menurutnya, koreksi harga saham mencerminkan kekhawatiran investor terhadap perubahan mekanisme perdagangan yang selama ini berlaku.

Ia menyebut beberapa perusahaan seperti First Resources Ltd, Golden Agri, MP Evans Group, AEP Plantation, dan Wilmar International mengalami penurunan nilai saham dalam beberapa hari perdagangan terakhir.

Bagi Andri, situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia mulai berdampak terhadap struktur bisnis komoditas yang selama ini sangat bergantung pada ekspor langsung dari Indonesia ke pasar global.

"Jadi penetapan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI itu akan membuat kekuatan pemerintah bertambah untuk kepentingan nasional," kata mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) itu.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya