Berita

Pegiat sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri. (Foto: Dok. Pribadi)

Bisnis

DSI Mulai Tunjukkan Efek Kebijakan Prabowo: Saham Sawit di Singapura Rontok

RABU, 10 JUNI 2026 | 19:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak nyata di pasar regional. 

Salah satu indikasinya adalah koreksi tajam saham sejumlah perusahaan perkebunan dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dan memiliki bisnis berbasis sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Pegiat sosial sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai gejolak tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis.


Menurut Andri, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini berangkat dari semangat pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Berita rontoknya saham di Bursa Efek Singapura terutama perusahaan-perusahaan sawit dan CPO yang mempunyai lahan di Indonesia, tidak mengejutkan kita," kata Andri kepada RMOL, Rabu 10 Juni 2026.

Menurut Andri, hal ini terjadi karena kebijakan Presiden Prabowo yang melakukan langkah yang sangat revolusioner dalam rangka mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional kita dengan berbasis pada pelaksanaan konstitusi," 

Ia menjelaskan, pasar merespons secara langsung perubahan tata kelola ekspor yang dilakukan pemerintah Indonesia karena kebijakan tersebut berpotensi mengubah pola bisnis yang selama ini dijalankan perusahaan-perusahaan eksportir.

Menurut Andri, melalui kebijakan baru tersebut seluruh komoditas strategis yang dihasilkan di Indonesia harus terlebih dahulu dijual kepada DSI. Selanjutnya DSI yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal ke pasar internasional.

"Dengan kebijakan itu, setiap komoditi yang dihasilkan di Indonesia harus dijual ke DSI, yang kemudian bertindak sebagai eksportir komoditi tersebut," kata Andri.

Andri menyebut sejumlah emiten berbasis perkebunan dan komoditas yang tercatat di Singapura mengalami tekanan pasar setelah kebijakan tersebut diumumkan. Menurutnya, koreksi harga saham mencerminkan kekhawatiran investor terhadap perubahan mekanisme perdagangan yang selama ini berlaku.

Ia menyebut beberapa perusahaan seperti First Resources Ltd, Golden Agri, MP Evans Group, AEP Plantation, dan Wilmar International mengalami penurunan nilai saham dalam beberapa hari perdagangan terakhir.

Bagi Andri, situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia mulai berdampak terhadap struktur bisnis komoditas yang selama ini sangat bergantung pada ekspor langsung dari Indonesia ke pasar global.

"Jadi penetapan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI itu akan membuat kekuatan pemerintah bertambah untuk kepentingan nasional," kata mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya