Berita

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Siap Evaluasi Kemendag Imbas Kenaikan Harga Pangan

RABU, 10 JUNI 2026 | 00:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di tengah klaim kecukupan stok nasional mendorong Komisi VI DPR menyoroti rantai distribusi barang. 

Jika persoalan lonjakan harga terbukti terjadi pada aspek distribusi, Kementerian Perdagangan berpotensi menjadi salah satu pihak yang akan dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya mengatakan penyebab kenaikan harga pangan harus ditelusuri terlebih dahulu, apakah berasal dari sisi produksi atau distribusi.


"Kalau sumbernya aman, berarti kita keluar dari produksi. Kita masuk ke distribusi. Nah soal distribusi ini pasti kita cek ke Kemendag," kata Asep akrab disapa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas domestik seperti cabai, bawang merah, dan beras tidak bisa langsung dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah karena sebagian besar diproduksi di dalam negeri.

Karena itu, DPR akan mengonfirmasi kondisi pasokan kepada Kementerian Pertanian dan menelusuri jalur distribusi apabila produksi dinilai mencukupi.

"Kalau memang dari sumber aman, berarti distribusinya yang harus dicek. Itu pasti kita konfirmasi ke Kemendag," ujarnya.

Asep menegaskan evaluasi perlu dilakukan agar diketahui titik persoalan yang menyebabkan harga pangan terus bergerak naik di pasar, meski pemerintah menyebut stok nasional dalam kondisi aman.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim pemerintah terus memantau pergerakan harga pangan.

Menurut Budi, hasil pemantauan menunjukkan tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Memang kalau dilihat dari SP2KP ada juga harga yang di atas HET. Tapi ada harga yang juga di bawah HET. Beberapa harga malah di bawah HET," kata Budi.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya