Berita

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Siap Evaluasi Kemendag Imbas Kenaikan Harga Pangan

RABU, 10 JUNI 2026 | 00:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di tengah klaim kecukupan stok nasional mendorong Komisi VI DPR menyoroti rantai distribusi barang. 

Jika persoalan lonjakan harga terbukti terjadi pada aspek distribusi, Kementerian Perdagangan berpotensi menjadi salah satu pihak yang akan dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya mengatakan penyebab kenaikan harga pangan harus ditelusuri terlebih dahulu, apakah berasal dari sisi produksi atau distribusi.


"Kalau sumbernya aman, berarti kita keluar dari produksi. Kita masuk ke distribusi. Nah soal distribusi ini pasti kita cek ke Kemendag," kata Asep akrab disapa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas domestik seperti cabai, bawang merah, dan beras tidak bisa langsung dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah karena sebagian besar diproduksi di dalam negeri.

Karena itu, DPR akan mengonfirmasi kondisi pasokan kepada Kementerian Pertanian dan menelusuri jalur distribusi apabila produksi dinilai mencukupi.

"Kalau memang dari sumber aman, berarti distribusinya yang harus dicek. Itu pasti kita konfirmasi ke Kemendag," ujarnya.

Asep menegaskan evaluasi perlu dilakukan agar diketahui titik persoalan yang menyebabkan harga pangan terus bergerak naik di pasar, meski pemerintah menyebut stok nasional dalam kondisi aman.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim pemerintah terus memantau pergerakan harga pangan.

Menurut Budi, hasil pemantauan menunjukkan tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Memang kalau dilihat dari SP2KP ada juga harga yang di atas HET. Tapi ada harga yang juga di bawah HET. Beberapa harga malah di bawah HET," kata Budi.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya