Berita

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Siap Evaluasi Kemendag Imbas Kenaikan Harga Pangan

RABU, 10 JUNI 2026 | 00:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di tengah klaim kecukupan stok nasional mendorong Komisi VI DPR menyoroti rantai distribusi barang. 

Jika persoalan lonjakan harga terbukti terjadi pada aspek distribusi, Kementerian Perdagangan berpotensi menjadi salah satu pihak yang akan dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya mengatakan penyebab kenaikan harga pangan harus ditelusuri terlebih dahulu, apakah berasal dari sisi produksi atau distribusi.


"Kalau sumbernya aman, berarti kita keluar dari produksi. Kita masuk ke distribusi. Nah soal distribusi ini pasti kita cek ke Kemendag," kata Asep akrab disapa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas domestik seperti cabai, bawang merah, dan beras tidak bisa langsung dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah karena sebagian besar diproduksi di dalam negeri.

Karena itu, DPR akan mengonfirmasi kondisi pasokan kepada Kementerian Pertanian dan menelusuri jalur distribusi apabila produksi dinilai mencukupi.

"Kalau memang dari sumber aman, berarti distribusinya yang harus dicek. Itu pasti kita konfirmasi ke Kemendag," ujarnya.

Asep menegaskan evaluasi perlu dilakukan agar diketahui titik persoalan yang menyebabkan harga pangan terus bergerak naik di pasar, meski pemerintah menyebut stok nasional dalam kondisi aman.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim pemerintah terus memantau pergerakan harga pangan.

Menurut Budi, hasil pemantauan menunjukkan tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Memang kalau dilihat dari SP2KP ada juga harga yang di atas HET. Tapi ada harga yang juga di bawah HET. Beberapa harga malah di bawah HET," kata Budi.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya