Berita

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Siap Evaluasi Kemendag Imbas Kenaikan Harga Pangan

RABU, 10 JUNI 2026 | 00:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di tengah klaim kecukupan stok nasional mendorong Komisi VI DPR menyoroti rantai distribusi barang. 

Jika persoalan lonjakan harga terbukti terjadi pada aspek distribusi, Kementerian Perdagangan berpotensi menjadi salah satu pihak yang akan dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya mengatakan penyebab kenaikan harga pangan harus ditelusuri terlebih dahulu, apakah berasal dari sisi produksi atau distribusi.


"Kalau sumbernya aman, berarti kita keluar dari produksi. Kita masuk ke distribusi. Nah soal distribusi ini pasti kita cek ke Kemendag," kata Asep akrab disapa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas domestik seperti cabai, bawang merah, dan beras tidak bisa langsung dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah karena sebagian besar diproduksi di dalam negeri.

Karena itu, DPR akan mengonfirmasi kondisi pasokan kepada Kementerian Pertanian dan menelusuri jalur distribusi apabila produksi dinilai mencukupi.

"Kalau memang dari sumber aman, berarti distribusinya yang harus dicek. Itu pasti kita konfirmasi ke Kemendag," ujarnya.

Asep menegaskan evaluasi perlu dilakukan agar diketahui titik persoalan yang menyebabkan harga pangan terus bergerak naik di pasar, meski pemerintah menyebut stok nasional dalam kondisi aman.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim pemerintah terus memantau pergerakan harga pangan.

Menurut Budi, hasil pemantauan menunjukkan tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Memang kalau dilihat dari SP2KP ada juga harga yang di atas HET. Tapi ada harga yang juga di bawah HET. Beberapa harga malah di bawah HET," kata Budi.


Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya