Berita

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

DPR Siap Evaluasi Kemendag Imbas Kenaikan Harga Pangan

RABU, 10 JUNI 2026 | 00:18 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di tengah klaim kecukupan stok nasional mendorong Komisi VI DPR menyoroti rantai distribusi barang. 

Jika persoalan lonjakan harga terbukti terjadi pada aspek distribusi, Kementerian Perdagangan berpotensi menjadi salah satu pihak yang akan dievaluasi.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Asep Wahyuwijaya mengatakan penyebab kenaikan harga pangan harus ditelusuri terlebih dahulu, apakah berasal dari sisi produksi atau distribusi.


"Kalau sumbernya aman, berarti kita keluar dari produksi. Kita masuk ke distribusi. Nah soal distribusi ini pasti kita cek ke Kemendag," kata Asep akrab disapa kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas domestik seperti cabai, bawang merah, dan beras tidak bisa langsung dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah karena sebagian besar diproduksi di dalam negeri.

Karena itu, DPR akan mengonfirmasi kondisi pasokan kepada Kementerian Pertanian dan menelusuri jalur distribusi apabila produksi dinilai mencukupi.

"Kalau memang dari sumber aman, berarti distribusinya yang harus dicek. Itu pasti kita konfirmasi ke Kemendag," ujarnya.

Asep menegaskan evaluasi perlu dilakukan agar diketahui titik persoalan yang menyebabkan harga pangan terus bergerak naik di pasar, meski pemerintah menyebut stok nasional dalam kondisi aman.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim pemerintah terus memantau pergerakan harga pangan.

Menurut Budi, hasil pemantauan menunjukkan tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Memang kalau dilihat dari SP2KP ada juga harga yang di atas HET. Tapi ada harga yang juga di bawah HET. Beberapa harga malah di bawah HET," kata Budi.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya