Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Dok. Kemenko IPK)

Politik

Klarifikasi Partai Demokrat Soal Postingan Dua Kolonel Usulan AHY Terlibat Kasus BGN

SELASA, 09 JUNI 2026 | 22:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Demokrat menyampaikan klarifikasi atas postingan RMOL.ID soal keterlibatan AHY dalam kasus Badan Gizi Nasional (MBG). Klarifikasi disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra terhadap postingan berjudul "Beredar Nama-nama Pejabat dan Politisi Terseret Kasus BGN" yang diunggah pada Selasa siang, 9 Juni 2026.

Postingan itu mengungkap dua kolonel usulan AHY termasuk dalam daftar lebih dari 20 nama yang beredar, disebut terlibat program MBG. Daftar nama itu beredar usai kuasa hukum Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua MBG yang kini berstatus tersangka, Elza Syarief dan Krisna Murti, menyebut kliennya memegang catatan digital berisi nama-nama tokoh penting dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga organisasi yang diduga kuat melakukan intervensi dan menekan untuk memperebutkan jatah lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau "dapur" MBG.

"AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Herzaky dalam klarifikasinya. 


Poin-poin dalam klarifikasi tersebut adalah:

1. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya.

2. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya.

3. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa “AHY” maupun siapa “2 Orang Kolonel” yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun.

5. Karena itu, frasa “2 orang Kolonel usulan AHY”, jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. 

"Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional. Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi," kata Herzaky Mahendra Putra.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya