Berita

Ilustrasi

Politik

Kader PPP Bakal Laporkan Taj Yasin Hingga Agus Suparmanto ke Polda Metro Jaya

SELASA, 09 JUNI 2026 | 19:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari DKI Jakarta, Jawa Timur, dan berbagai daerah lainnya akan melaporkan Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin ke Polda Metro Jaya.

Pelaporan itu juga termasuk Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto, Thobahul Aftoni, dan Subadri.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan data yang digunakan untuk kepentingan Muktamar PPP pada akhir 2025, serta dalam sejumlah administrasi dan surat-menyurat di lingkungan DPP PPP.


“Ada puluhan kader dari berbagai daerah yang namanya dicatut dalam Muktamar kemarin dan merasa dirugikan. Selain itu, terdapat penggunaan data yang tidak sesuai untuk kepentingan administrasi dan surat-menyurat di partai,” ujar Saiful kepada wartawan, Selasa 9 Juni 2026.

Menurut Saiful, saat ini para kader yang merasa dirugikan tengah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk mempersiapkan laporan secara resmi kepada Polda Metro Jaya.

“Kami sedang menyiapkan seluruh dokumen dan bukti yang diperlukan bersama kuasa hukum. Dalam waktu dekat dan segera di minggu ini kami akan membuat laporannya,” jelasnya.

Saiful menambahkan, di tengah konsolidasi saat ini semestinya tidak ada pihak yang merugikan partai dengan surat palsu atau penyusupan pihak lain yang digunakan dan melanggar hukum.

“Tidak semestinya ada pihak-pihak yang justru merugikan partai melalui perbuatan pemalsuan dokumen,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya