Berita

(Foto: Dok. Indopol Survei)

Politik

Survei: Publik Puas dengan Berjalannya Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

SELASA, 09 JUNI 2026 | 16:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 45,21%.

Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting Ratno Sulistiyanto dalam rilis survei terbaru di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 9 Juni 2026.

"Angka kepuasan ini didominasi oleh 44,23% responden yang menyatakan puas dan hanya 0,98% responden yang merasa sangat puas," kata Ratno.


Di sisi lain, dipaparkan Ratno, terdapat sentimen negatif dan ambivalensi yang cukup tebal di tengah masyarakat, di mana 35,93% responden memilih bersikap ragu-ragu/netral. 

Sementara itu, total publik yang menyatakan tidak puas mencapai 18,86%, dengan rincian 15,53% merasa tidak puas dan 3,33% merasa sangat tidak puas terhadap jalannya demokrasi saat ini.

Ratno menyampaikan, kepuasan pada demokrasi juga relevan dengan pandangan publik terkait dengan kebebasan berpendapat atau menyampaikan gagasan.

Katanya, mayoritas responden menyatakan puas dengan total tingkat kepuasan mencapai 62,36%, yang terdiri dari 60% puas dan 2,36% sangat puas. 

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas mencapai 30,98%, terdiri dari 27,97% tidak puas dan 3,01% sangat tidak puas. 

"Adapun 6,67% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab," pungkasnya.

Survei dilaksanakan 26 Mei-1 Juni 2026 terhadap 1.230 responden di 38 provinsi, menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan Margin of Error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya