Pasca Dadan Cs Ditangkap, Banyak Masalah Mencuat, Mitra Belum Dibayar sampai Moratorium MBG

KALIAN pasti nonton video, ada mitra MBG ngamuk di kantor BGN. Investasi miliar mereka mendirikan dapur SPPG, tak jelas dibayar atau raib. Itu salah satu masalah pasca Dadan Hindayana cs dikandangin Kejagung. 

Kalau ada penghargaan untuk drama paling banyak plot twist tahun 2026, Program MBG sudah pantas membawa pulang piala, medali, piagam, karangan bunga, dan mungkin sekalian tenda hajatan. 

Baru beberapa hari lalu publik dikejutkan penangkapan Dadan Cs oleh Kejagung pada 3 Juni 2026, orang mengira setelah itu cerita akan tenang. Ternyata tidak. Justru di situlah trailer berakhir dan film utamanya dimulai.

Begitu kabar penangkapan menyebar, efeknya terasa seperti seseorang mencabut baut utama dari mesin raksasa. Mendadak berbagai daerah mulai mengalami gangguan operasional. 

Pada 8 Juni 2026, ratusan dapur MBG menghentikan kegiatan sementara. Sebanyak 195 SPPG di NTB berhenti. Sumatera Selatan ada 12. Lumajang 19. Banda Aceh 7. Sabang 2. Angka-angka itu bukan skor pertandingan sepak bola, melainkan daftar dapur yang mendadak sunyi.

Biasanya dapur-dapur itu ramai seperti pasar menjelang Lebaran. Panci beradu dengan sendok. Sayur berkenalan dengan minyak goreng. Ayam menunggu takdirnya dengan penuh kepasrahan. Namun kini suasananya seperti kota koboi setelah matahari terbenam. Sepi. Hening. Yang terdengar hanya suara orang bertanya, “Dana kapan cair?”

Masalahnya sederhana tetapi dampaknya luar biasa. Dana belum cair dan para mitra tidak boleh melakukan talangan. Ibarat seseorang diminta menggelar pesta pernikahan untuk seribu tamu, tetapi dompetnya dikunci, ATM-nya dibekukan, dan berutang pun dilarang. 

Mau kreatif bagaimana lagi? Masa nasi diganti angin, lauk diganti harapan, dan es teh diganti motivasi?

Publik kemudian mulai menghubungkan semua peristiwa ini dengan dugaan skandal yang sedang bergulir. Tuduhan jual beli titik dapur menjadi bahan diskusi dari warung kopi sampai grup WA ormas. 

Tiba-tiba seluruh rakyat berubah menjadi analis kebijakan publik. Orang yang kemarin membahas Timnas menang lawan Vietnam sekarang membahas tata kelola SPPG. Yang biasanya sibuk bahas ijazah palsu kini mendadak mengomentari sistem distribusi nasional.

Di tengah pusaran itu, Nanik S Deyang yang ditunjuk menjadi Kepala BGN pada 2 Juni 2026 mengambil langkah moratorium pendaftaran dapur baru. Kata moratorium langsung melesat menjadi selebritas nasional. 

Banyak mengira program dihentikan total. Padahal yang dilakukan adalah menunda pembukaan dapur baru untuk mengevaluasi sekitar 27 ribu SPPG yang sudah ada.

Logikanya sebenarnya sederhana. Kalau rumah sedang bocor di sana-sini, mungkin yang perlu dilakukan bukan menambah kamar baru, melainkan memperbaiki atap terlebih dahulu. Namun di Indonesia, kebijakan apa pun bisa berubah menjadi pertandingan debat kelas dunia dalam hitungan menit.

Di DPR pun muncul dua kubu. Charles Honoris menilai moratorium adalah langkah masuk akal untuk memperbaiki kualitas dan mendorong konsep dapur berbasis sekolah. 

Sementara Rieke Diah Pitaloka mengingatkan, moratorium tidak boleh sekadar menjadi tombol jeda. Menurutnya, tanpa perubahan aturan dan desentralisasi, masalah lama bisa muncul lagi dengan kostum baru.

Akhirnya rakyat hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Program yang lahir untuk mengurus gizi anak-anak kini harus berhadapan dengan urusan dana, tata kelola, evaluasi, moratorium, dan pertarungan pendapat. 

Rasanya seperti memesan semangkuk bakso, tetapi yang datang justru satu musim serial politik lengkap dengan konflik, intrik, dan cliffhanger.

Kita tertawa karena ceritanya absurd. Kita sedih karena dampaknya nyata. Di antara tawa dan sedih itu, seluruh negeri menunggu satu hal sederhana, semoga yang kembali mengepul bukan lagi asap drama, melainkan asap masakan dari dapur-dapur yang memang dibangun untuk memberi makan anak-anak Indonesia, bukan memberi makan kontroversi.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar