Berita

Koperasi Desa Merah Putih. (Foto: istimewa)

Bisnis

Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Dongkrak Ekonomi 8 Persen

SENIN, 08 JUNI 2026 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Koperasi didorong menjadi instrumen utama dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. 

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara tidak akan banyak berarti apabila pemerataan tidak terjadi. 

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selain untuk mendorong angka pertumbuhan 8 persen, juga menjadi cara yang digunakan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi," kata Wamenkop Farida, lewat keterangan resminya, Senin, 8 Juni 2026.


Dia menjelaskan saat ini, jumlah koperasi aktif secara nasional mencapai 222 ribu unit dimana 83 ribu di antaranya adalah KDKMP. Anggota aktif koperasi saat ini tercatat sekitar 31 juta orang, dengan modal terkumpul sekitar Rp300 triliun, total aset Rp325 triliun dan Sisa Hasil Usaha secara akumulatif hampir Rp8 triliun.

Sebagai upaya memaksimalkan peran pertumbuhan koperasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, koperasi perlu didorong kembali untuk masuk ke sektor produksi. Dengan begitu multiplier effect bagi perekonomian akan semakin besar.

Hal pertama yang perlu diperhatikan agar koperasi dapat fokus menggarap sektor produktif adalah melalui konsolidasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta akses pembiayaan yang lebih luas. 

Pemerintah juga mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi untuk memperkuat tata kelola. Ini semua diperlukan campur tangan pemerintah agar terwujud ekosistem koperasi yang lebih dinamis.

"Ketika kita berkeinginan agar koperasi kita ini bisa menguasai di sektor produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan yaitu adalah inkubasi koperasi yang masih skala kecil, yang kedua adalah penguatan koperasi yang produksinya sudah skala besar," kata Wamenkop.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan memperkuat regulasi, fasilitasi, dan pembinaan. Kemenkop berkomitmen kuat untuk memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat diarahkan untuk mendukung penguatan koperasi eksisting termasuk KDKMP termasuk dengan menggandeng stakeholder terkait lainnya seperti OJK.

Selain itu Kemenkop bersama Badan Layanan Umum (BLU)nya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), memastikan akan turun langsung mendampingi koperasi-koperasi eksisting dan KDKMP agar mampu tumbuh dan bersaing.

“Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, dan digitalisasi, koperasi diyakini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen yang merata," ucapnya. 

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya