LEBIH dari lima belas tahun lalu di pelbagai forum publik, ekonom Chatib Basri pernah menyampaikan sejumlah pernyataan yang bagi sebagian orang terdengar realistis dan modern, namun juga kontroversial. Dan jika dicermati lebih dalam, pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan cara pandang yang cenderung mengerdilkan nasionalisme, menyingkirkan moralitas dari ekonomi, dan melemahkan kepercayaan terhadap diri (bangsa)-nya sendiri. Suatu cara pandang yang mengagumi pasar akan mencari keseimbangannya sendiri, pasar adalah penawaran permintaan yang bebas dari nilai dan moral.
Kantongi Nasionalisme-mu
Pernyataan pertama paling kontroversial adalah: "Kantongi nasionalisme-mu". Ini disampaikan oleh Basri di TransTV saat off air dalam debat bersama Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy. Kalimat ini mengandung asumsi, bahwa nasionalisme adalah hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Padahal sejarah menunjukkan hal sebaliknya. Hampir semua negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia melakukannya dengan semangat nasionalisme yang kuat. AS contohnya, ia melindungi industrinya selama puluhan tahun. Jepang membangun industri nasionalnya dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan negara.
Korea Selatan mendorong konglomerasi nasional untuk menjadi pemain global. Tidak ada satu pun dari mereka yang "mengantongi nasionalisme" ketika menentukan arah pembangunan. Pernyataan Chatib Basri ini pernah disampaikan Prof Sri Edi Swasono dan Kwik Kian Gie melalui surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Dede--panggilan Chatib Basri--menggantikan Sri Mulyani karena kasus Bank Century.
Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ekonomi merupakan amanat konstitusi. Itu jelas. Pembukaan dan pasal 33 ayat (1, 2, 3) UUD 1945 menegaskan tentang peranan negara yang dilarang diminimalkan oleh kekuatan korporasi. Penyusunan ekonomi, pengaturan dan pendayagunaan sumberdaya serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai negara.
Tatanan sistematis struktural perekonomian dari hulu ke hilir itu digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karenanya, menganggap nasionalisme sebagai gangguan dalam ekonomi sesungguhnya bertentangan dengan semangat dasar konstitusi. “Kita tidak mungkin kembali ke era merkantilisme,” katanya meyakinkan.
Menariknya, kaum neolib termasuk Chatib Basri berjuang terus menerus menerapkan prinsip liberalisme perekonomian, di tengah geliat AS karena neoliberalnya dikalahkan China dengan kapitalisme negara, BUMN. Jika kini membaca koran Wall Street Journal dan media Bloomberg pekan lalu, kapitalisme bingung menghadapi perekonomian global yang "memaksa” negara melakukan intervensi dari sumberdaya hingga ke harga komoditas. Kapitalisme dipaksa tunduk pada kepentingan nasional sebagaimana Trump menunjukkan saat menetapkan tarif dan membawa 18 petinggi korporasi ke Beijing pada 13-15 Mei 2026. Ia secara vulgar memperjuangkan kepentingan nasionalisme AS tanpa peduli siapa yang dihadapinya. Bahkan saat frasa American First dikemukakan, orang mengatakan, jargon itu sebenarnya sudah dimulai sejak era Reagan.
Hal ini menandakan bahwa pergulatan “corporate versus state”, “market versus country” sudah lama berjalan. Bahkan jika mundur ke abad pertengahan, itulah perebutan pengaruh antara orang kaya dengan gereja dan negara. Orang kaya yang direpresentasikan dengan korporasi kapitalisme telah memenangkan pergumulan itu sejak fiat money menjadi kata kuncinya dan mereka kuasai. Maka sistem riba pun mulai mendominasi.
Jangan Bicara Moral dalam Ekonomi
Pernyataan kedua bahkan lebih problematis: "Jangan bicara moral dalam ekonomi." Jika moral dipisahkan dari ekonomi, maka apa yang tersisa selain perhitungan untung-rugi? Dengan logika seperti itu, eksploitasi sumber daya alam, penggusuran rakyat kecil, monopoli korporasi, hingga ketimpangan ekstrem dapat dianggap wajar selama menghasilkan efisiensi ekonomi. Padahal ekonomi bukan ilmu yang hidup di ruang hampa. Kebijakan ekonomi selalu menyangkut manusia, keadilan, dan distribusi kesejahteraan. Sangat mungkin pernyataan Chatib Basri itu karena ia yakin bahwa pasar itu bergerak rasional, efisien dan mempunyai informasi yang cukup. Stiglitz menyebut mereka yang yakin dengan kedigdayaan pasar seperti ini sebagai market fundamentalism.
Namun kini terbukti, pasar tidak sepenuhnya rasional. Ia selalu asimetri, dan tidak netral. Lagi-lagi, uang mengenal nasionalisme. Kalau tidak nasionalis, kenapa Washington pusing tujuh keliling dengan dedolarisasi. Andaikan masih ada ekonom menyatakan uang tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal ras dan suku serta agama, maka jelas bahwa ilmu, wawasan dan analisisnya ketinggalan zaman. Selain using, juga gagal memahami peta peperangan ideologi ekonomi politik global.
Merujuk Indonesia, para pendiri bangsa tidak pernah membayangkan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan logika pasar, semata-mata karena korporasi sebagai penggerak utama. Sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" -- adalah prinsip moral sekaligus ekonomi. Apalagi jika berhubungan dengan kemanusiaan yang beradab. Ketika moral dikeluarkan dari ekonomi, maka yang lahir bukan kesejahteraan bersama, melainkan dominasi kelompok yang kuat atas yang lemah. Lihat kajian Stiglitz, Hudson, dan Piketty tentang ini. Menganalisis pasal-pasal 33 ayat (1,2,3), 23, 27, 31, 32, 34 dan pasal 29 serta Pembukaan UUD 1945 sebagai rangkaian sistematis struktural ekonomi konstitusi, maka ideologi ekonomi politik Indonesia kuat berpijak spiritual dan moral.
Indonesia bukan negara sekuler. Mereka yang menjadikan Indonesia sebagai sekuler bersiaplah menerima akibatnya baik secara individual maupun sosial, kini atau nanti. Alam akan bekerja sesuai dengan ketetapan dan kebijakannya. Perhatikan keterbelahan bangsa saat ini. Itu karena kita bangga dengan sekulerisme yang tumbuh berkembang dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ancaman prahara bangsa pun tak terhindarkan karena kita bersedia diri menjadi asing sebagai penguasa atas negeri kita melalui sistem, kebijakan dan regulasi, standarisasi, supervisi, instrumentasi, dan penentu akuntabilitas serta validator. Lihatlah bagaimana jatuhnya rupiah saat ini.
Dalam Jangka Panjang Kita Mati
Pandangan ketiga adalah kutipan terkenal dari John Maynard Keynes: "Dalam jangka panjang kita mati." Ya. Kutipan ini sering digunakan untuk membenarkan fokus pada persoalan jangka pendek. Namun, bangsa besar tidak dibangun dengan cara berpikir seperti itu. Kemerdekaan Indonesia sendiri adalah hasil perjuangan lintas generasi yang tidak berpikir hanya untuk hari ini. Pola berpikir Keynes ini yang membenarkan intervensi negara namun rancu pada saat intervensi itu sebenarnya sedang menyelamatkan korporasi karena krisis ekonomi yang dibuatnya. Begitulah fakta yang tergelar dari peristiwa Occupy Wall Street, 17 September-15 November 2011. “We are 99 persen,” kata demonstran. Ternyata ketimpangan ini berkesinambungan.
Lagi, jika para pendiri bangsa hanya memikirkan kebutuhan sesaat, mereka tidak akan menyusun konstitusi, membangun sistem pendidikan nasional, atau merancang cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pembangunan industri, penguasaan teknologi, kemandirian pangan dan energi membutuhkan penegakkan misi konstitusi puluhan tahun. Negara yang hanya sibuk memadamkan kebakaran hari ini tanpa mempersiapkan masa depan, akan terus tertinggal. Jatuhnya rupiah adalah bukti, Indonesia terperangkap dalam lingkaran setan moneter, fiskal, dan sektor riil yang tergantung pada asing.
Kita Masih Belajar sebagai Bangsa
Pernyataan Chatib Basri terakhir: "Kita masih belajar sebagai bangsa." Hal ini terdengar seolah rendah hati, tetapi sesungguhnya menyimpan persoalan mendasar. Chatib “Dede” Basri mengucapkan itu saat berdiskusi di Q teve bersama pembicara Amien Rais, Emil Salim dan Ichsanuddin Noorsy. Moderatornya Sugeng Sarjadi. Kini, Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun. Bangsa ini telah melewati berbagai krisis, membangun institusi, dan membuktikan kemampuannya dalam banyak bidang.
Dan sejak reformasi mendera pada 1997/1998, Indonesia mengidap akut dan kronis public distrust, public disorder, dan public disobedient. Maka memposisikan bangsa Indonesia sebagai "bangsa yang masih belajar" berisiko melahirkan mentalitas inferior: seolah-olah kita selalu menjadi murid dan pihak lain selalu menjadi guru. Secara terselubung, dia mengakui hadirnya mental terjajah. Bung Karno menyebutnya blandis, lebih percaya rujukan bangsa asing daripada rujukan bangsanya sendiri. Inilah yang disebut sebagai kebutuhan pihak asing untuk menerima akuntabilitas dan memvalidasi sistem hingga instrumentasi yang diterapkan.
Padahal negara yang berdaulat harus memiliki keberanian untuk yakin pada kemampuan dirinya sendiri. Belajar memang perlu, tetapi belajar tidak berarti terus-menerus merasa belum mampu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan pengalaman sendiri sebagai sumber keyakinan untuk menentukan jalannya sendiri. China belajar atas sejarahnya, dan menjadikan sejarahnya sebagai modal intangible untuk membangun bangsanya. Indonesia malah melakukan desepsi, menghapus jejak sejarah karena kepentingan kelompok. Bahkan mengakui “westernisasi” pembangunan sebagai keniscayaan. Itulah fakta bahwa mereka sedang menipu diri sendiri hanya untuk ambisi memegang kekuasaan tanpa henti.
Selanjutnya jika disatukan, keempat pernyataan tersebut membentuk satu benang merah yang jelas: nasionalisme dianggap beban, moral dianggap tidak relevan dalam ekonomi, lalu visi jangka panjang dianggap kurang penting dibanding kebutuhan saat ini, dan bangsa ini terus diposisikan sebagai pihak yang belum dewasa. Keempat pernyataan itu menyimpan pesan tentang keberpihakan pada ideologi ekonomi liberal. Sementara pengenalan dan pemahaman atas ekonomi konstitusi terasa dangkal.
Sikap Dede sebenarnya juga diperlihatkan oleh Harry Tjan Silalahi, Miranda Gultom, Budiono, dan Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan, waktu dan ruang serta tempat yang berbeda. Harry Tjan Silalahi pernah menuding Ichsanuddin Noorsy sebagai “teroris kebijakan pemerintah” di hadapan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution, Dubes Iran untuk Indonesia, Aristides Katoppo dan kawan-kawan lain dalam acara yang diselenggarakan Sugeng Sarjadi. Miranda Gultom bangga dengan model moneter yang tunduk pada Washington. Budiono saat dikritik oleh Stiglitz dalam penerapan strategi ekonomi, mengatakan bahwa Indonesia memilih yang pragmatis saja. Kemudian dipercaya asing lebih penting untuk mendapatkan utang daripada merestrukturisasinya. Sementara Sri Mulyani selain disebut sebagai Sales Promotion Girl (SPG)-nya IMF oleh Rizal Ramli tegas disebut sebagai neolib. Demikian juga dan Mari Elka Pangestu yang sukses memperjuangkan market friendly pada pemodal asing melalui keberlakuan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.
Maka cara pandang Dede yang relevan dan konsisten dengan kaum neolib merupakan gambaran penganut paradigma ekonomi global dalam pusaran neoliberalisme yang bertumpu pada corporate capitalism sebagai penggerak utama perekonomian nasional dan global. Sudah barang tentu, cara pandang seperti itu sulit dipadukan dengan cita-cita Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berdikari, dan berkeadilan sosial selama Indonesia terdikte secara sistematis.
Jika hari ini masih banyak ekonom yang melihat kejatuhan rupiah sebagai wujud posisi kekuatan pasar keuangan global, maka mereka gagal melihat masalah secara struktural, fundamental, dan fungsional di lingkup domestik. Bagaimana pun faktor internal yang menerapkan neoliberal juga menjadi faktor penyumbang kejatuhan. Karena itu sepantasnya mereka tidak hanyut dalam kebodohan dan tidak terjaga dalam ketersesatan ekonomi yang tidak jujur, serakah, khayalan dan manipulatif. Jelas, dalam kekuasaan kapitalisme korporasi seabad ini, mereka telah gagal mengangkat harkat martabat manusia. Ideologi kapitalisme korporasi telah kalah melawan kapitalisme negara (BUMN). Sementara penganut, penyanjung dan pejuang kapitalisme korporasi (neoliberal) membludak di nusantara. Pasar (korporasi) lebih unggul dibanding bangsa (pemerintahan), kata mereka.
Padahal ekonomi Indonesia diamanatkan dibangun dalam pijakan kokoh nasionalisme, mengukuhkan moral bangsa, dan menegakkan kemampuan bangsa sendiri. Ekonomi politik bangsa yang berdaulat harus menjadi pedoman dan instrumen untuk memperkuat kedaulatan nasional, mewujudkan keadilan sosial, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Itulah semangat yang diwariskan para pendiri republik, dan semangat itulah yang tetap relevan hingga hari ini.
Amanahnya adalah dalam modal ekonomi, terjalin utuh dengan modal spiritual, modal sosial, dan modal politik yang berujung pada pembentukan modal kultural. Tanpa jalinan utuh atas modal-modal tersebut, Indonesia adalah pecundang dalam perang ideologi ekonomi. Penyebabnya, karena pengambil kebijakannya abai dan lalai akan kebenaran amanat ekonomi konstitusi 1945.
Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto
Pakar ekonomi politik
