Berita

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional Budi Santoso. (Foto: Dok. PAN)

Politik

Birokrat Tulen Berbaju PAN, Mendag Budi Santoso Ternyata Loyo Hadapi Pasar

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah komando Budi Santoso mendapat rapor merah. Sang menteri dinilai memble lantaran gagal total mengendalikan harga Minyakita yang kini liar melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sejatinya punya rekam jejak sebagai birokrat Kemendag. Namun pengalamannya ini justru gagal menjinakkan harga pangan.

"Rekam karier Mendag Budi Santoso sebagai birokrat murni yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Kemendag ternyata mengecewakan publik. Semestinya, sebagai orang dalam, dia bisa diandalkan," cetus Pengamat Citra Institute, Efriza saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 7 Juni 2026.


Efriza menilai, modal besar Budi Santoso yang sangat paham rantai distribusi, tata niaga, hingga pengawasan pasar seperti tidak berbekas. Sebagai birokrat senior, Budi dianggap abai dan minim empati sosial terhadap jeritan emak-emak di akar rumput.

Ironisnya, alih-alih memberantas mafia atau membenahi distribusi, Kemendag justru melempar sinyal bakal menaikkan harga Minyakita di atas HET saat ini. Kebijakan ini dinilai menjadi bukti sahih bahwa Kemendag gagal memberikan rasa aman bagi ekonomi wong cilik.

"Sayangnya, ketika harga Minyakita berkali-kali jebol dari HET dan keluhan terus bermunculan, publik malah diajak maklum. Alasan yang dipakai selalu klasik, karena harga CPO dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit fluktuatif," sindir Efriza.

Bagi Citra Institute, sikap permisif Kemendag ini memperlihatkan rapuhnya ketegasan kepemimpinan di era kabinet baru ini. Budi Santoso dianggap gagal total menjaga stabilitas harga dan menutup mata dari karut-marutnya pengawasan di pasar.

"Fakta ini menunjukkan lemahnya ketegasan kepemimpinan Budi Santoso dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan atas carut-marutnya HET Minyakita sangat lemah, padahal kepentingan masyarakat harusnya jadi yang utama," pungkas Efriza.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya