Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Peringatan 125 tahun kelahiran Proklamator RI Soekarno dinilai menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali ide, cita-cita, dan gagasan besar sang pendiri bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan saat ini.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemikiran Bung Karno sejak awal berorientasi pada pembebasan rakyat dari segala bentuk penindasan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan.
Menurut Hasto, semangat tersebut tercermin dalam berbagai pidato dan gagasan besar Bung Karno, mulai dari pidato Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, hingga Lahirnya Pancasila.
Selain itu, pemikiran geopolitik Bung Karno juga diwujudkan melalui berbagai forum internasional. Melalui pidato Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, dan Lahirnya Pancasila, serta pemikiran geopolitik Bung Karno yang tercermin dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, Conference of the New Emerging Forces, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing, hingga gagasan revolusioner mengubah tata dunia agar bebas dari Nekolim melalui To Build The World A New.
“Bung Karno berjuang membebaskan rakyat Indonesia dan umat manusia dari berbagai belenggu penjajahan,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu, 6 Juni 2026.
Menurut Hasto, semangat pembebasan tersebut masih sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.
“Maknanya, berbagai bentuk penindasan dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan harus dihapuskan agar muncul keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti pentingnya mewujudkan keadilan di bidang hukum dan ekonomi. Menurutnya, berbagai gejolak ekonomi yang terjadi belakangan tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.
Hasto menyebut, melemahnya rupiah, turunnya indeks harga saham, dan geliat sektor riil yang mengalami tekanan, serta berbagai kasus korupsi atas kebijakan populis adalah buah tata kelola negara yang tidak berjalan baik. Dikombinasikan dengan tidak adanya supremasi hukum melahirkan krisis kepercayaan yang ditanggapi negatif oleh pasar.
“Tanpa hukum yang berkeadilan tidak akan ada kepastian. Apalagi ketika hukum menjadi alat kekuasaan. Tanpa supremasi hukum terciptalah penjajahan gaya baru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa melalui pidato Indonesia Menggugat, Bung Karno telah menegaskan musuh utama bangsa bukanlah individu atau bangsa tertentu, melainkan sistem yang menindas dan menyengsarakan rakyat.
“Trisakti Bung Karno adalah kehendak, tekad, dan jalan menjadi bangsa yang kuat untuk menghadapi sistem yang melahirkan penderitaan rakyat,” pungkasnya.
