Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

SABTU, 06 JUNI 2026 | 12:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan pelaku usaha warung tegal (warteg) terkait penurunan omzet di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Menurut Purbaya, penurunan omzet yang dialami sejumlah warteg tidak serta-merta dapat dijadikan indikator melemahnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Ia menilai kondisi tersebut belum tentu mencerminkan situasi yang dialami seluruh pelaku usaha warteg.

"Itu (penurunan omzet) mungkin terjadi, tetapi sampelnya berapa warteg? Saya bisa saja menemukan lima warteg yang omzetnya turun. Namun, bisa juga karena kalah bersaing, sementara warteg lain lebih bagus sehingga konsumennya berpindah ke sana," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Sabtu 6 Juni 2026.


Pernyataan tersebut menanggapi keluhan yang sebelumnya disampaikan Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni. Ia mengungkapkan bahwa pelaku usaha warteg tengah menghadapi tekanan akibat perubahan perilaku konsumen yang semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

Menurut Mukroni, pelanggan masih datang ke warteg, namun nilai transaksi yang mereka keluarkan cenderung lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Banyak konsumen mulai mengurangi pembelian lauk yang lebih mahal dan beralih ke pilihan yang lebih terjangkau.

"Banyak pelanggan yang biasanya makan dengan lauk protein hewani kini beralih ke protein nabati seperti tempe, tahu, atau sekadar telur. Porsi hemat, istilahnya downgrading. Pelanggan lebih teliti menghitung pengeluaran agar tetap kenyang dengan anggaran di bawah Rp15.000," kata Mukroni.

Ia menilai tekanan terhadap daya beli masyarakat sebenarnya sudah terasa sejak awal tahun, seiring kenaikan harga pangan. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi tersebut semakin berat karena masyarakat juga harus menyesuaikan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar kondisi yang terjadi di sejumlah warteg tidak langsung digeneralisasi sebagai gambaran ekonomi nasional. Menurutnya, data pemerintah menunjukkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas belanja masyarakat masih tumbuh positif.

"Harus hati-hati. Kalau asosiasi kan memang mewakili pedagang yang tentu memiliki kepentingan tertentu. Tapi kalau melihat data agregat, pertumbuhannya masih cukup kuat dan belanja masyarakat juga masih tumbuh," ujarnya.

Meski meragukan bahwa penurunan omzet warteg mencerminkan pelemahan daya beli secara luas, Purbaya memastikan pemerintah akan menelusuri lebih lanjut keluhan tersebut. 

Bahkan, pemerintah membuka peluang untuk menambah stimulus ekonomi apabila ditemukan kelompok masyarakat yang belum merasakan dampak kebijakan secara optimal.

"Saya akan periksa. Jangan sampai kesimpulan dari satu atau dua tempat kemudian dianggap mewakili semuanya. Akan saya investigasi. Kalau memang diperlukan, kami akan menambah stimulus perekonomian," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya