Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an. (Foto: Dokumentasi ASI)

Politik

Kritik Sosial Lewat Film Pesta Babi Jangan Ganggu Stabilitas Bangsa

SABTU, 06 JUNI 2026 | 00:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kontroversi film Pesta Babi yang kini tengah ramai diperbincangkan karena mengkritik tata kelola pemerintahan, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an memandang, polemik yang berkembang di tengah masyarakat bukan mendiskreditkan kritik sosial dalam bentuk karya seni.

Justru dia memandang, setiap karya seni dan produk budaya yang dapat menjadi ruang kritik sosial, tetap harus memperhatikan etika, dampak sosial, dan kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara.


"Sebagai bangsa, kita harus tetap menjaga optimisme. Presiden dan pemerintah tentu sedang mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan rakyat dan negara," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Dia menegaskan, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga optimisme terhadap masa depan bangsa. 

"Karena itu, energi kita sebaiknya diarahkan untuk mendukung kemajuan bangsa, bukan justru memperbesar kegaduhan yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat,” sambung Ali.

Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu menekankan, stabilitas politik dan keamanan merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Menurutnya, situasi politik yang kondusif akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, maupun global.

“Kita harus merawat stabilitas politik dan keamanan. Jangan sampai muncul narasi-narasi yang justru memperkeruh suasana atau menciptakan kegaduhan yang tidak produktif. Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa,” tuturnya.

Di sisi lain, Ali menilai bahwa polemik seputar film Pesta Babi tidak hanya berhenti pada substansi film itu sendiri. Sejak awal kemunculannya, film tersebut telah menuai kontroversi dan memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Belakangan, polemik kembali menguat setelah munculnya langkah hukum yang ditempuh oleh tokoh Papua Mama Sinta.

"Sejak awal film ini memang sudah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di ruang publik. Dan kita bisa lihat sekarang muncul perkembangan baru yang perlu dicermati bersama, yakni adanya laporan kepolisian yang diajukan oleh Mama Sinta dan permohonan perlindungan yang disampaikan kepada LPSK," jelasnya.

Dengan munculnya laporan Mama Sinta ke Polisi, Ali meyakini ada pihak yang merasa dirugikan dan menginginkan adanya kepastian hukum atas persoalan yang sedang dipersoalkan.

Oleh karena itu, dia mengajak publik untuk mendukung berbagai upaya pemerintah dalam membangun negara dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan optimisme bangsa. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama,” demikian Ali menutup.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya