Berita

Anggota DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends. (Foto: Dok. Tim Mercy)

Politik

Ini Misi Mercy Barends jadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 21:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

Melalui mekanisme musyawarah mufakat, Mercy akan menakhodai Pansus didampingi tiga Wakil Ketua, yakni H.T.A. Khalid dari Gerindra, Jaelani dari PKB, dan Herry Dermawan dari PAN. 

Mercy menegaskan, pembentukan pansus ini momentum bersejarah untuk menyudahi ketimpangan pembangunan. Kebijakan yang adil mutlak dihadirkan bagi daerah kepulauan yang selama ini memiliki tantangan geografis jauh lebih berat dibanding wilayah daratan.


“Daerah kepulauan tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami perjuangkan adalah keadilan dan kesejahteraan. Jika tantangannya berbeda, maka kebijakannya juga harus berbeda," tegas Mercy dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia menyebut RUU Daerah Kepulauan sudah terkatung-katung dibahas selama lebih dari 20 tahun. Perjuangan panjang ini pertama kali diinisiasi oleh mendiang Alexander Litaay dari Fraksi PDIP pada 2003 silam.

Hingga saat ini, persoalan mendasar di daerah kepulauan masih berkutat pada keterbatasan ruang fiskal, mahalnya biaya logistik, konektivitas antarpulau yang minim, hingga urusan kedaulatan di wilayah perbatasan.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat kepulauan dengan ciri spesifik luas laut bahkan sampai di atas 95 persen,” cetus Mercy.

Dalam kesempatan itu, Mercy memberikan apresiasi tinggi kepada DPD yang konsisten mengawal RUU ini selama tiga periode legislatif berturut-turut hingga berhasil masuk ke Prolegnas.

Senada dengan Mercy, Anggota Pansus dari Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Tenggara, Ali Mazi ikut bersuara lantang. Mantan Gubernur Sultra ini mendesak agar regulasi ini bisa segera disahkan demi mewujudkan amanat Pancasila.

"Menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang setara di seluruh Indonesia, baik wilayah daratan maupun yang berbasis kepulauan, adalah tanggung jawab negara," kata Ali Mazi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya