Berita

Anggota DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends. (Foto: Dok. Tim Mercy)

Politik

Ini Misi Mercy Barends jadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 21:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

Melalui mekanisme musyawarah mufakat, Mercy akan menakhodai Pansus didampingi tiga Wakil Ketua, yakni H.T.A. Khalid dari Gerindra, Jaelani dari PKB, dan Herry Dermawan dari PAN. 

Mercy menegaskan, pembentukan pansus ini momentum bersejarah untuk menyudahi ketimpangan pembangunan. Kebijakan yang adil mutlak dihadirkan bagi daerah kepulauan yang selama ini memiliki tantangan geografis jauh lebih berat dibanding wilayah daratan.


“Daerah kepulauan tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami perjuangkan adalah keadilan dan kesejahteraan. Jika tantangannya berbeda, maka kebijakannya juga harus berbeda," tegas Mercy dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia menyebut RUU Daerah Kepulauan sudah terkatung-katung dibahas selama lebih dari 20 tahun. Perjuangan panjang ini pertama kali diinisiasi oleh mendiang Alexander Litaay dari Fraksi PDIP pada 2003 silam.

Hingga saat ini, persoalan mendasar di daerah kepulauan masih berkutat pada keterbatasan ruang fiskal, mahalnya biaya logistik, konektivitas antarpulau yang minim, hingga urusan kedaulatan di wilayah perbatasan.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat kepulauan dengan ciri spesifik luas laut bahkan sampai di atas 95 persen,” cetus Mercy.

Dalam kesempatan itu, Mercy memberikan apresiasi tinggi kepada DPD yang konsisten mengawal RUU ini selama tiga periode legislatif berturut-turut hingga berhasil masuk ke Prolegnas.

Senada dengan Mercy, Anggota Pansus dari Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Tenggara, Ali Mazi ikut bersuara lantang. Mantan Gubernur Sultra ini mendesak agar regulasi ini bisa segera disahkan demi mewujudkan amanat Pancasila.

"Menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang setara di seluruh Indonesia, baik wilayah daratan maupun yang berbasis kepulauan, adalah tanggung jawab negara," kata Ali Mazi.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Digelar di Ambon, Muktamar XIV KAMMI Usung Semangat Ale Rasa, Beta Rasa

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16:29

KPU Perlu Keluarkan Surat Gibran Tidak Memenuhi Syarat Wapres

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16:13

Gumarang Soroti Perubahan Sikap Rocky Gerung Setelah Masuk Lingkaran Istana

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15:48

10 Saham Paling Tertekan saat IHSG Anjlok 7 Persen

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15:16

OJK Serahkan Lagi Hasil Penelusuran Aset DSI, Bareskrim Sudah Sita Rp432 Miliar

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15:04

Eksekusi Suntik Mati Gagal, Christa Pike Akui Alami Trauma dan Rasa Sakit

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:52

Harga Bitcoin Tertekan Setelah Binance Dibobol Hacker

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:44

Pendiri Ayam Goreng Suharti Tutup Usia, Merintis Bisnis Sejak 1956

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:30

Intel Babak Belur, Saham Anjlok 29 Persen

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:19

Kemlu Dalami Informasi WNI Tewas Saat Dinas Militer di Rusia Lewat KBRI Moskow

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 14:05

Selengkapnya