Berita

Anggota DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends. (Foto: Dok. Tim Mercy)

Politik

Ini Misi Mercy Barends jadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan

JUMAT, 05 JUNI 2026 | 21:31 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Anggota DPR Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

Melalui mekanisme musyawarah mufakat, Mercy akan menakhodai Pansus didampingi tiga Wakil Ketua, yakni H.T.A. Khalid dari Gerindra, Jaelani dari PKB, dan Herry Dermawan dari PAN. 

Mercy menegaskan, pembentukan pansus ini momentum bersejarah untuk menyudahi ketimpangan pembangunan. Kebijakan yang adil mutlak dihadirkan bagi daerah kepulauan yang selama ini memiliki tantangan geografis jauh lebih berat dibanding wilayah daratan.


“Daerah kepulauan tidak meminta perlakuan istimewa. Yang kami perjuangkan adalah keadilan dan kesejahteraan. Jika tantangannya berbeda, maka kebijakannya juga harus berbeda," tegas Mercy dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia menyebut RUU Daerah Kepulauan sudah terkatung-katung dibahas selama lebih dari 20 tahun. Perjuangan panjang ini pertama kali diinisiasi oleh mendiang Alexander Litaay dari Fraksi PDIP pada 2003 silam.

Hingga saat ini, persoalan mendasar di daerah kepulauan masih berkutat pada keterbatasan ruang fiskal, mahalnya biaya logistik, konektivitas antarpulau yang minim, hingga urusan kedaulatan di wilayah perbatasan.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat kepulauan dengan ciri spesifik luas laut bahkan sampai di atas 95 persen,” cetus Mercy.

Dalam kesempatan itu, Mercy memberikan apresiasi tinggi kepada DPD yang konsisten mengawal RUU ini selama tiga periode legislatif berturut-turut hingga berhasil masuk ke Prolegnas.

Senada dengan Mercy, Anggota Pansus dari Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Tenggara, Ali Mazi ikut bersuara lantang. Mantan Gubernur Sultra ini mendesak agar regulasi ini bisa segera disahkan demi mewujudkan amanat Pancasila.

"Menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang setara di seluruh Indonesia, baik wilayah daratan maupun yang berbasis kepulauan, adalah tanggung jawab negara," kata Ali Mazi.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya