Perang Modern Menargetkan Jantung Birokrasi

Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengenai adanya pihak-pihak yang disebut sebagai deep state yang tidak menginginkan birokrasi Indonesia kuat memantik diskusi luas di kalangan pengamat keamanan, intelijen, dan geopolitik.

Dalam arahannya kepada Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Menhan menegaskan bahwa ASN harus waspada terhadap berbagai upaya yang dapat melemahkan birokrasi negara. Ia bahkan menyebut keberadaan “musuh dalam selimut” yang berpotensi mengganggu penguatan institusi pemerintahan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan tersebut bukan sekadar pesan internal kepada peserta Komcad ASN, melainkan refleksi atas tantangan strategis yang sedang dihadapi Indonesia di tengah kompetisi geopolitik global yang semakin kompleks.

Menurut Amir, dalam kajian intelijen modern, ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi hanya berbentuk invasi militer atau serangan fisik, tetapi juga penetrasi terhadap institusi negara, pengambilan pengaruh terhadap kebijakan publik, hingga pelemahan kapasitas birokrasi.

“Di era perang generasi kelima atau fifth generation warfare, sasaran utama bukan lagi wilayah teritorial semata, tetapi pusat pengambilan keputusan negara. Birokrasi menjadi salah satu target yang paling strategis karena dari sanalah kebijakan negara dijalankan,” kata Amir, dikutip Jumat 5 Juni 2026.

Amir mengatakan, birokrasi merupakan mesin utama yang memastikan negara tetap berjalan, terlepas dari pergantian pemimpin politik. Karena itu, apabila birokrasi dilemahkan, maka kemampuan negara dalam menjalankan pembangunan, pelayanan publik, dan menjaga stabilitas nasional akan ikut terganggu.

Menurutnya, banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa, yaitu upaya-upaya sistematis yang membuat birokrasi tidak efektif, terpecah, atau kehilangan orientasi terhadap kepentingan nasional.

“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan negara yang kuat. Sebaliknya, birokrasi yang rapuh akan membuka ruang bagi berbagai kepentingan untuk masuk dan memengaruhi arah kebijakan negara,” kata Amir.

Amir menilai pesan Menhan harus dipahami dalam konteks penguatan ketahanan nasional. ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga kesinambungan negara.